Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencecar pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perwakilan Wilmar Group terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
Rapat Pengendalian Harga TBS dan CPO digelar di Kementerian Pertanian pada Senin (8/6/2026).
>>> Komisi II DPR Usulkan Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN
Rapat tersebut dihadiri asosiasi petani, refinery, GAPKI, dan Satgas Pangan.
Penurunan harga komoditas ini terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal kelapa sawit pada 20 Mei lalu.
Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan bahwa penurunan harga dipicu oleh kepanikan pasar. Pengusaha belum mengetahui skema dan wewenang lembaga baru itu.
"Saya sudah lapor Pak Wamen, jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian," kata Edy Martono.
Asosiasi mengaku sempat kebingungan saat mendapat pertanyaan dari pembeli di Uni Eropa dan negara importir lainnya.
"Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak," ujar Edy.
Amran kemudian mempertanyakan keputusan pengusaha yang justru menurunkan harga di tengah ketidakpastian. "Berarti kaget?
Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget?
Kenapa lari turun?" cecar Amran.
Edy menegaskan bahwa hal tersebut merupakan respons biasa akibat ketidakpastian pasar. "Biasa Pak, masalah ketidakpastian," jawabnya.
Amran menolak alasan itu dan membandingkannya dengan pengalamannya mengelola bisnis nikel. "Bapak kenapa lari kagetnya?
Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah," kata Amran.
Edy mengungkapkan bahwa GAPKI telah berupaya mencari kejelasan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil.
"Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu waktu isu terjadi. Gitu Pak.
>>> Sarbumusi Khawatirkan Redundansi Akibat Surplus Pejabat di Kabinet Merah Putih
Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu, kaget tadi Pak," tutur Edy.
Meskipun harga TBS dan CPO berangsur membaik setelah PT DSI beroperasi sebagai regulator sejak 1 Juni, Amran menilai pemulihan harga di tingkat petani belum maksimal.
