Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menerapkan skema bagi hasil gross split pada sektor mineral dan batubara.
Keputusan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).
>>> Jasa Marga Perbaiki Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi Juni 2026
Skema gross split hanya akan diterapkan di sektor minyak dan gas bumi. Sementara di sektor minerba, sistem yang berjalan saat ini tetap dipertahankan.
Kebijakan ini bertujuan menjaga kepastian regulasi dan iklim investasi bagi pelaku usaha pertambangan.
Langkah ini sekaligus membatalkan rencana kajian pola kerja sama yang sempat dipertimbangkan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Mei lalu.
"Di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali," ujar Bahlil.
Ia menegaskan tanggung jawabnya dalam mengawal regulasi tersebut agar tidak mengalami perubahan di masa depan.
"Ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata dia.
Relaksasi Kuota Produksi
Selain kepastian skema, Kementerian ESDM kini membuka fleksibilitas pengaturan volume produksi komoditas tambang. Kuota produksi dapat ditingkatkan apabila pergerakan harga komoditas di pasar global sedang menguntungkan.
"Kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi," ujar Bahlil.
Langkah ini dinilai akan membawa dampak positif bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Optimalisasi produksi saat momentum harga tinggi diproyeksikan mampu mendongkrak pendapatan negara secara signifikan.
>>> Huawei: Blokir Ekspor Chip AS Justru Percepat Kemandirian Industri Semikonduktor China
"Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan, untuk harga bagus produksi kita juga harus banyak.
Supaya pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif," kata dia.
