Lonjakan mata uang asing tidak hanya mengubah angka di layar bank, tetapi juga harga kebutuhan sehari-hari. Mulai dari bensin, beras, garam, hingga resep obat, semuanya ikut naik.
Di pasar tradisional Yogyakarta, seorang pedagang nasi kuning mengeluhkan perubahan pola belanja. "Dulu belinya perkiloan, sekarang harus nyisir hitung-hitungan," katanya.
>>> Spanyol Kalahkan Peru 3-1 dalam Laga Persahabatan di Meksiko
Keluhan serupa terdengar di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.
Fluktuasi nilai tukar rupiah sebenarnya bukan hal baru. Namun, yang menjadi perhatian kali ini adalah minimnya respons dari parlemen.
Ketika dolar kembali menyentuh angka 18.000-an, tidak ada suara keras dari legislatif.
Tidak ada rencana legislasi untuk stabilisasi harga bahan pokok, juga tidak ada diskusi serius tentang perlindungan daya beli masyarakat bawah.
Yang muncul hanya pernyataan sporadis di media sosial dan komentar usang tentang "kepercayaan investor." Setelah itu, sunyi.
Krisis Representasi di Parlemen
Persoalan ini bukan sekadar ekonomi, melainkan juga representasi. Siapa yang duduk di parlemen?
Untuk siapa mereka membuat keputusan? Undang-Undang Dasar menjanjikan persamaan derajat dan perlindungan kehidupan ekonomi rakyat.
Namun, dalam praktiknya, respons legislatif lebih sering berfokus pada ketenangan pasar modal daripada stabilisasi harga di pedagang kaki lima.
Data APKASI menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang dilegitimasi melalui retorika "efisiensi" justru memangkas kapasitas daerah untuk melakukan intervensi harga.
Disiplin fiskal seolah lebih penting daripada penghidupan rakyat.
>>> Gadaikan 40 Motor Teman, Mahasiswa di Semarang Ditangkap Polisi
Pertanyaan mendasar pun muncul: Apakah parlemen telah melupakan konstituen mereka yang paling rentan? Atau mungkin mereka tidak pernah menjadi prioritas untuk diingat?
Tentu ada alasan struktural yang kompleks. Volatilitas kurs berkaitan dengan kondisi global yang tak terduga.
Namun, justru karena itulah kapasitas legislatif lokal seharusnya diperkuat, bukan dikurangi.
Seharusnya ada undang-undang yang mengatur mekanisme harga pokok, buffer stok, dan sistem subsidi yang responsif terhadap guncangan eksternal.
Parlemen seharusnya memiliki data real-time tentang dampak inflasi di tingkat kampung.
Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya. Regulasi yang dibuat cenderung pro-pasar, menyerahkan stabilisasi pada mekanisme supply-demand.
Padahal, pasar yang bergerak acak tidak bisa diandalkan untuk menjaga kehidupan ibu rumah tangga yang harus meregangkan uang jajan untuk anak-anak.
Krisis kurs menjadi momentum untuk mengingatkan parlemen bahwa legislasi bukan ornamen kekuasaan, melainkan alat untuk menjamin kehidupan.
Ketika rakyat kecil berteriak karena tidak mampu membiayai hidup, bukan saatnya parlemen diam. Bukan saatnya mereka berbicara tentang "confidence interval" dan "investor sentiment."
>>> PHRI Dukung Penertiban OTA Asing dan Vila Ilegal oleh Pemerintah
Saatnya mereka berbicara tentang keadilan.
