Badan Anggaran DPR RI menyoroti usulan asumsi ekonomi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5 persen.
>>> Lionel Messi Dipastikan Tampil Lawan Islandia, Scaloni Jaga Menit Bermain
Selain itu, diusulkan pula target inflasi sebesar 1,5-3,5 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung pengantar RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengapresiasi tradisi baru kenegaraan yang dibuat Presiden Prabowo dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.
Ancaman El Nino dan Isu Energi
Said Abdullah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Namun, ia mengingatkan adanya tantangan besar dari perubahan iklim yang berpotensi mengganggu program kedaulatan pangan dan air nasional.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan perlunya kesiapan menghadapi El Nino, atau musim kering panjang.
>>> Chatib Basri Tanggapi Isu Jadi Menteri Keuangan
Kondisi ini dapat mengancam program kedaulatan pangan dan air, sehingga mitigasi harus dilakukan sedini mungkin.
Selain isu pangan, ketahanan energi nasional juga menjadi fokus perhatian akibat gejolak geopolitik global.
Said Abdullah mendorong pemerintah untuk memperbaiki sinkronisasi produksi dan konsumsi energi dalam negeri, serta memastikan ketepatan sasaran subsidi energi.
Ia berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi. Urgensi pemanfaatan bonus demografi yang akan berakhir pada 2041 juga turut diingatkan untuk mendukung agenda hilirisasi.
Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 19 persen, masih tertinggal dari negara industri lain yang bisa mencapai 30 persen.
Said Abdullah menyatakan bahwa membangun negara industri memang tidak mudah, namun jalan tersebut harus dilalui.
>>> Imigrasi Tangerang Selidiki Sampul Paspor Haji Tercecer di BSD
Pemerintah disarankan untuk segera menentukan prioritas sektor industri yang memiliki daya saing kuat dan mampu menyerap banyak tenaga kerja demi melancarkan transformasi ekonomi.
