Mabes TNI membantah kekhawatiran masyarakat mengenai kehadiran prajurit di ranah sipil yang kerap dikaitkan dengan program militerisme.
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait tugas pendampingan oleh personel militer.
>>> DPR Soroti Target Ekonomi 2027 dan Ancaman El Nino
Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa seluruh pergerakan prajurit di lapangan memiliki landasan hukum yang kuat.
Ia menekankan bahwa TNI tidak pernah berniat mengancam atau menciptakan demokrasi berwatak militer.
Nas menjelaskan bahwa personel militer hanya menjalankan perintah pimpinan.
Salah satu wujud pelaksanaan tugas tersebut adalah program sinergi dalam penertiban kawasan hutan dan program ketahanan pangan nasional.
Melalui program sinergi, TNI mendampingi kejaksaan dalam mengembalikan aset negara senilai sekitar Rp 371 triliun ke kas negara.
Di sektor pertanian, personel TNI dikerahkan untuk memperkuat pengawasan dan memberikan pendampingan langsung demi menjaga kedaulatan pangan.
>>> Lionel Messi Dipastikan Tampil Lawan Islandia, Scaloni Jaga Menit Bermain
Dalam ketahanan pangan, TNI mendampingi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Setelah sektor ini stabil, pendampingan akan dikembalikan kepada Kementerian Pertanian.
Selain itu, TNI juga mengambil peran aktif dalam penanggulangan bencana alam yang bersifat darurat, meskipun penanganan struktural menjadi domain BNPB.
Kehadiran prajurit dalam situasi darurat juga didorong oleh naluri kemanusiaan untuk membantu rakyat.
Keterlibatan militer juga mencakup pembangunan infrastruktur melalui program TMMD.
Terkait penanganan begal, Nas berargumen bahwa TNI bertindak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pasal pembiaran akan lebih berat jika dibiarkan.
Mabes TNI mengimbau masyarakat untuk melihat kehadiran prajurit di ranah sipil secara objektif, bukan sebagai program militerisme. Kehadiran prajurit di daerah selalu bermuara pada penguatan sistem pertahanan negara.
>>> Chatib Basri Tanggapi Isu Jadi Menteri Keuangan
Nas menambahkan bahwa dalam membantu masyarakat, TNI memegang salah satu poin dalam Delapan Wajib TNI, yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha mengatasi kesusahan rakyat sekelilingnya.
