Fraksi PDIP DPR RI mengkritik keras alokasi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tahun 2026.
Kritik disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
>>> Klausul Pelepasan Julian Alvarez di Atletico Madrid Punya Ketentuan Khusus
Anggota Fraksi PDIP Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti pagu anggaran KemenHAM sebesar Rp728,1 miliar. Jumlah itu jauh dari pengajuan awal Rp3,982 triliun.
“Namun kami menilai bahwa pada akhirnya persoalan bukan hanya besaran pagu yang diterima, tetapi bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan,” kata Rieke.
Anggaran Birokrasi Mendominasi
Berdasarkan data yang dipaparkan Rieke, 65,9 persen dari pagu Rp728,1 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Sementara program pemajuan dan penegakan HAM hanya mendapat 34,1 persen.
Rieke merinci, dari anggaran dukungan manajemen sekitar Rp343,2 miliar, sebanyak Rp114,1 miliar digunakan untuk belanja pegawai dan Rp114,1 miliar untuk operasi kantor.
>>> Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen pada 2027
Artinya, lebih dari 95 persen anggaran dukungan manajemen terserap untuk kebutuhan internal organisasi.
Penyerapan anggaran untuk pemajuan dan penegakan HAM juga dikritik. Kegiatannya baru sebatas sosialisasi, pelatihan, penguatan kapasitas, pembuatan regulasi, monitoring, penilaian, dan koordinasi.
Rieke mengungkapkan, porsi anggaran yang menyentuh langsung korban HAM sangat minim, hanya sekitar Rp50 miliar.
“Dengan demikian, dari keseluruhan pagu KemenHAM sebesar Rp728,1 miliar, porsi yang berpotensi langsung menyentuh korban, pengaduan, perlindungan warga, dan pemulihan HAM hanya sekitar 5-6 persen saja,” ujarnya.
Fraksi PDIP menilai kondisi ini menunjukkan tantangan besar pada orientasi penggunaan anggaran. Pihaknya menegaskan komitmen perlindungan warga negara harus menjadi prioritas utama di atas operasional lembaga.
>>> Militer Pakistan Bombardir Perbatasan Afghanistan, 13 Tewas Termasuk Anak-Anak
“Kami berpandangan negara tidak boleh lebih banyak membiayai birokrasi daripada hadirkan perlindungan nyata bagi warga negara yang HAM-nya dilanggar,” imbuh Rieke.
