Pemerintah Indonesia berupaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang telah berlangsung selama 33 tahun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan langkah strategis tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
>>> NASA Tunjuk Astronaut Italia Luca Parmitano sebagai Pilot Misi Artemis III
"Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi," ujar Rachmat Pambudy.
Penguatan fondasi ekonomi dinilai krusial mengingat ketahanan domestik kerap diuji guncangan global, seperti krisis 1998 dan pandemi Covid-19.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi target mutlak untuk memperluas kapasitas produksi nasional.
"Pertumbuhan tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, meningkatkan income per capita, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing industri kita," kata Rachmat Pambudy.
Program Prioritas Nasional Terintegrasi
Pemerintah meluncurkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang memayungi 60 program kerja spesifik.
Program tersebut dipetakan ke dalam delapan klaster utama: pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penanggulangan kemiskinan.
"Intinya delapan klaster ini tidak berjalan sendiri-sendiri.
>>> Cara Mudah Mengecek Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 Melalui Empat Saluran
Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya menurunkan jumlah orang miskin," ujar Rachmat Pambudy.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 diarahkan membentuk ekosistem pembangunan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Pola ini diterapkan pada sektor pangan komprehensif serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis digitalisasi dan akses pembiayaan kuat.
"PKPN memastikan program prioritas tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mengunci dalam satu ekosistem pembangunan yang saling memperbaiki," kata Rachmat Pambudy.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi makro 2027 pada rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Target tersebut menjadi batu pijakan untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Indikator kesejahteraan lain meliputi pendapatan nasional bruto per kapita 5.800-5.840 dollar AS, kemiskinan turun ke 6-6,5 persen, kemiskinan ekstrem nol persen, dan pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen.
>>> Serangan AS Hancurkan Waduk di Iran, 20.000 Warga Kehilangan Akses Air
"Jadi, arah 2027 memastikan pertumbuhan menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih merata," ujar Rachmat Pambudy.
