Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terjadinya pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makanan bergizi gratis.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
>>> Claude Fable 5 Dikritik karena Sensor Terlalu Ketat
Lonjakan tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik.
Zulkifli menyebutkan, target awal untuk wilayah di luar 3T hanya 21.000 titik, namun realisasi di lapangan mencapai 27.877 titik.
"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik.
Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulhas.
Pembengkakan di Wilayah 3T
Penambahan signifikan juga terjadi di area prioritas 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Awalnya diproyeksikan hanya 2.000 titik, namun kini melonjak menjadi 8.617 titik.
Dari jumlah tersebut, 6.138 titik di antaranya telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Zulkifli menegaskan situasi ini menjadi perhatian utama karena menyangkut daerah tertinggal.
>>> Simulasi Angsuran KUR BRI Juni 2026: Pinjaman Rp 50 Juta dengan Bunga 6%
"Nah, yang nomor dua Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T.
3T itu didata ada 2.000 titik tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN," ujarnya.
Pembengkakan titik dapur ini berimbas pada pemborosan anggaran negara.
Zulkifli menghitung, tambahan 6.877 titik di luar 3T dengan biaya Rp6 juta per titik per bulan menyebabkan pengeluaran lebih Rp1 triliun per bulan.
"Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta, satu hari maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan.
1 bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Pemborosan.
Berarti kalau 1 tahun Rp12 triliun," jelasnya.
>>> Polisi Tangkap Kembali Maling Motor yang Kabur dari Polsek Cibinong
Menko Pangan mendesak BGN segera melakukan pembenahan tata kelola agar masalah ini dapat diselesaikan. Ia menekankan perlunya penataan ulang untuk mencegah kerugian negara lebih besar.
