Pemerintah terus menggenjot akses internet merata di seluruh Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Namun, penyediaan sinyal di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menghadapi kompleksitas yang jauh lebih besar dari sekadar alokasi anggaran.
>>> FIFA Rilis Jadwal Piala Dunia 2026 dalam Format PDF One Pager
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, mengungkapkan bahwa pembangunan konektivitas digital di pelosok terbentur beragam tantangan nyata di lapangan.
Hambatan tersebut meliputi kondisi geografis ekstrem, keterbatasan infrastruktur pendukung, hingga faktor kepadatan penduduk yang sangat minim.
Kendala Teknologi dan Satelit
Salah satu kendala utama bukanlah ketiadaan dana, melainkan belum tersedianya kapasitas teknologi pendukung yang memadai.
Fadhilah mencontohkan kasus saat pemerintah ingin membangun infrastruktur jaringan di Papua beberapa tahun lalu.
“Kami punya anggaran pada saat itu kita mau bangun, tapi kapasitas satelitnya tidak ada.
Apalagi ini di tahun 2017 satelit Leo (low earth orbit) belum ada saat itu,” ungkapnya.
Persoalan mulai teratasi setelah pemerintah meluncurkan satelit Satria 1 pada tahun 2023 menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX.
“Itu yang membantu kita menyelesaikan begitu banyak lokasi yang dulu susah sekali kami selesaikan karena kami harus tunggu swasta,” sebutnya.
Sebelum Satria-1, layanan Starlink juga turut membantu membuka akses komunikasi di wilayah terisolasi.
>>> Pertamina Patra Niaga Hadirkan Promo Cashback dan Bonus Poin di MyPertamina
Faktor Demografi dan Populasi Minim
Tantangan krusial lain adalah faktor demografi.
Di Kalimantan Timur, misalnya, masih ada 16 desa blank spot total yang tersebar di Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat.
Meski jumlahnya sedikit, eksekusi pembangunan tidak bisa langsung dengan mendirikan menara BTS 4G.
Pemerintah wajib melakukan analisis kelayakan operasional terlebih dahulu. “Ada wilayah di sini yang tidak dihuni ataupun kalau berpenduduk, penduduknya sedikit.
Saat penduduknya sedikit, kami tidak akan datang dengan solusi 4G karena biaya operasionalnya terlalu besar kalau misalnya penduduknya 30 atau 50, maka kita akan usahakan cukup dengan WiFi,” jelas Fadhilah.
Faktor alam ekstrem dan populasi sedikit membuat banyak wilayah kurang layak secara komersial bagi operator seluler swasta. Intervensi negara melalui program BAKTI menjadi krusial bagi masyarakat pelosok.
Fadhilah mencatat ada sekitar 57 kabupaten/kota yang sebelumnya dilewati proyek infrastruktur swasta karena minim potensi keuntungan. Di wilayah itulah BAKTI hadir membangun infrastruktur konektivitas.
Hingga saat ini, BAKTI telah mendirikan BTS 4G di 6.747 lokasi pelosok dan menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Target ke depan adalah merampungkan 100 persen konektivitas di seluruh kawasan permukiman pelosok.
>>> Kemenhub Pastikan Kenaikan Pertamax Belum Berdampak pada Tarif Angkutan Darat
Untuk periode 2020 hingga 2029, target pemerataan diperluas agar sinyal tersambung tanpa putus melintasi jalan, kawasan hutan, hingga wilayah laut.
