Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan anggaran sebesar Rp10,93 triliun untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional tahun 2027.
Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
>>> Yordania Gagalkan Serangan 20 Rudal Iran ke Pangkalan AS
Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam 23 program kerja prioritas nasional yang mencakup berbagai sektor pembangunan.
Sektor-sektor ini meliputi percepatan rehabilitasi pascabencana, pembangunan rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan daerah tertinggal, hingga pemberantasan tuberkulosis.
Selain itu, Kemendagri juga akan menjalankan agenda yang tidak dapat ditunda, seperti seleksi calon praja IPDN, seleksi anggota KPU dan Bawaslu, penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk transformasi pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa Kemendagri akan melaksanakan 147 kegiatan prioritas nasional.
Kegiatan tersebut mencakup penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah daerah, pembinaan APBD dan BUMD, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri.
>>> Perbankan Tahan Kenaikan Suku Bunga KPR Meski BI Rate Naik
Pengoptimalan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas pembangunan.
Langkah ini juga mencakup pemberian dana bantuan bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, penguatan kapasitas aparatur desa, penataan batas wilayah, serta peningkatan kapasitas Satpol PP dan Satlinmas.
Penguatan layanan administrasi kependudukan dinilai menjadi fondasi utama implementasi pemerintahan digital nasional. Data kependudukan nantinya akan berfungsi sebagai platform utama dalam mengintegrasikan layanan pemerintah pusat dan daerah.
Untuk membiayai seluruh program tersebut, Kemendagri awalnya memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp4,65 triliun.
Angka ini dinilai belum mencukupi, sehingga diajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun, termasuk untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
>>> Kemenkop Targetkan 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Agustus 2026
"Kami mengusulkan pagu anggaran Kemendagri tahun 2027 total adalah Rp10,93 triliun. Ini [tambahan] sudah termasuk [untuk] DKPP," jelas Muhammad Tito Karnavian.
