Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan revitalisasi puluhan ribu satuan pendidikan pada tahun anggaran ini.
Anggaran sebesar Rp14 triliun telah disiapkan untuk program tersebut.
>>> Korea Selatan Kalahkan Ceko 2-1 di Laga Perdana Piala Dunia 2026
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan hal itu usai pertemuan terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (12/6/2026).
“Kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR, 14 triliun, itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan dan insyaAllah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” kata Mu'ti.
Realisasi fisik di lapangan menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah mengupayakan agar bangunan fisik segera dimanfaatkan dalam waktu dekat.
Akselerasi pengerjaan terus dilakukan di berbagai wilayah. Beberapa lokasi diproyeksikan rampung sebelum tahun ajaran baru.
“Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan,” ujar Mu'ti.
Pemerintah berharap percepatan infrastruktur ini langsung dirasakan siswa. Ruang kelas yang diperbaiki dipersiapkan menyambut peserta didik baru.
>>> Korea Selatan Kalahkan Ceko 2-1 di Laga Perdana Piala Dunia 2026
Fokus Wilayah Terluar dan Pemerataan
Kebijakan perbaikan fasilitas menyasar wilayah yang paling membutuhkan bantuan infrastruktur. Langkah ini menjadi intervensi pemerintah pusat mengatasi ketimpangan kualitas bangunan sekolah.
Meskipun pengelolaan fisik merupakan domain pemerintah daerah, kebijakan ini tetap dijalankan demi mutu pendidikan nasional. Respon positif datang dari masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah.
Mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu baik sekolah negeri maupun swasta dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” kata Mu'ti.
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Proyek berskala nasional ini tidak sekadar memperbaiki ruang kelas. Dampak pengganda dari aktivitas konstruksi turut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Ribuan hingga jutaan warga setempat mendapatkan kesempatan kerja melalui proyek padat karya. Masa penyerapan tenaga kerja bervariasi menyesuaikan tingkat kerusakan bangunan.
>>> Geek Fam Tantang Onic Esports di Final Upper Bracket MPL ID S17
“Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ungkap Mendikdasmen.
