Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pada Kamis, 11 Juni 2026.
Permintaan maaf ini menyusul maraknya keluhan dan aksi protes orang tua siswa terkait pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
>>> PSI Selesaikan Struktur Organisasi Jelang Jokowi Bergabung Sebagai Dewan Pembina
Gelombang protes tersebut diwarnai aksi unik sejumlah ibu rumah tangga yang membawa alat dapur dan memasak cireng serta kopi di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada hari yang sama.
Demonstrasi damai ini dipicu oleh sulitnya memahami mekanisme pendaftaran digital, gangguan teknis aplikasi yang lumpuh selama dua hari, serta minimnya daya tampung sekolah negeri.
Kritik tajam juga dilayangkan oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) Pemuda Demokrat Indonesia Kecamatan Andir Kota Bandung.
Mereka menilai sistem baru ini membingungkan masyarakat awam dan rawan menjadi ladang praktik titipan serta pungutan liar.
Komisi V DPRD Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung ikut menyoroti hilangnya data kelulusan siswa asal pesantren hingga penerapan sistem dua shift pembelajaran akibat keterbatasan kuota.
Menanggapi situasi yang terus memanas dan beredarnya video kekecewaan orang tua, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kegagalan penyerapan lulusan di sekolah negeri sepenuhnya merupakan kelalaian pemerintah.
"Iya, saya meminta maaf kepada masyarakat.
Jika hari ini masih banyak orangtua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi Mulyadi.
Dedi menjelaskan bahwa persaingan ketat dalam proses pemetaan menyebabkan posisi sejumlah siswa tergeser oleh pendaftar baru.
Hal ini termasuk limpahan calon murid yang sebelumnya tidak lolos seleksi program eksklusif Sekolah Manusia Unggul (Maung) pada akhir Mei 2026.
>>> Timnas AS Bantai Paraguay 4-1 di Laga Pembuka Piala Dunia 2026
"Saya memahami ini sebagai perjuangan orangtua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri," kata Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan menjamin biaya pendidikan bagi siswa miskin yang terpaksa masuk ke sekolah swasta.
