Awal Juni lalu, rupiah menembus Rp 18.000 per dolar AS.
Di hari yang sama, bursa saham lebih sering merah daripada hijau, dan laporan riset asing mulai memakai frasa seragam: "Sell Indonesia".
>>> Neymar Dikritik Gara-gara Gaya Busana di Bangku Cadangan Brasil
Pemerintah menjawab dengan kalimat yang sudah sering terdengar: "Indonesia is not for sale". Namun, jawaban itu tidak menjawab kegelisahan pasar.
Yang terjadi justru lebih membumi: orang-orang yang dulu menaruh uang di sini kini menariknya keluar sedikit demi sedikit.
Sepanjang 2026, dana asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia sudah menembus Rp 61,3 triliun, setara sekitar 3,36 miliar dolar AS.
Saham Bank Central Asia ikut dilepas, padahal labanya masih tumbuh. Pelemahan rupiah bukan kejadian sehari dua hari.
Mata uang kita sudah kehilangan lebih dari tujuh persen nilainya sepanjang tahun 2026 ini.
Di pasar obligasi, sekitar Rp 86 triliun dana asing keluar sejak Agustus tahun lalu.
Indeks Harga Saham Gabungan sempat jatuh ke titik terendah tahun ini, sekitar 4,2 persen dalam sehari.
Menariknya, di tengah angka-angka itu, pernyataan resmi yang keluar tetap seputar fundamental yang kuat dan kondisi yang terkendali.
Mungkin memang terkendali, hanya saja yang dikendalikan bukan arah modalnya, melainkan narasi tentangnya.
Kebijakan Domestik Jadi Sorotan
Pasar menyoroti rencana memusatkan ekspor komoditas strategis seperti batu bara dan sawit lewat satu badan yang diawasi negara.
Ada yang menyebut ini penataan, ada pula yang menyebutnya dengan istilah kurang ramah: tanda negara ingin memegang terlalu banyak kartu.
Investor membaca gelagat semacam itu dengan cara sederhana. Mereka bertanya, jika hari ini ekspor yang dipusatkan, besok apa lagi?
Pertanyaan itu tidak pernah dijawab tuntas, dan di pasar keuangan, pertanyaan yang menggantung dihitung sebagai risiko.
Kegelisahan serupa menempel pada tata kelola Danantara dan independensi Bank Indonesia. Tidak ada yang menuduh secara terbuka, sebab investor memang jarang menuduh.
