⌂ Beranda News Kemenkeu Usulkan Pagu Indikatif Rp 49,80 Triliun pada 2027

Kemenkeu Usulkan Pagu Indikatif Rp 49,80 Triliun pada 2027

Kemenkeu Usulkan Pagu Indikatif Rp 49,80 Triliun pada 2027
Ilustrasi anggaran Kementerian Keuangan 2027
A A Ukuran Teks16px

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp 49,80 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.

Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (15/6/2026).

>>> FIFA Larang Timnas Mesir Pakai Jersey Tujuh Bintang di Piala Dunia 2026

Nilai tersebut setara dengan pagu tahun berjalan setelah dilakukan efisiensi.

Jumlah itu sudah mencakup alokasi pendanaan bagi tujuh badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenkeu.

Jika komponen BLU dipisahkan, pagu indikatif murni kementerian tercatat Rp 39,42 triliun.

Distribusi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Struktur usulan anggaran 2027 didistribusikan ke dalam tiga fungsi utama.

Fungsi pelayanan umum mendapat porsi terbesar senilai Rp 45,52 triliun.

Fungsi pendidikan dialokasikan Rp 3,99 triliun dan fungsi ekonomi Rp 284,71 miliar.

Pemerintah memfokuskan dana tersebut ke dalam lima program kerja strategis.

Program pertama adalah kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi Rp 36,33 miliar.

>>> Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal I-2026, Kelas Menengah Justru Menyusut

Program ini mencakup pendanaan akses pendidikan melalui 514 Sekolah Rakyat dan perumusan strategi jangka menengah.

Program kedua menyasar pengelolaan penerimaan negara dengan kebutuhan Rp 1,62 triliun.

Program ini melibatkan DJP, DJBC, DJA, dan LNSW melalui patroli laut, pemberantasan narkoba, dan promosi ekspor UMKM.

Program ketiga berfokus pada pengelolaan belanja negara dengan anggaran Rp 14,12 miliar.

Program ini diampu DJA dan DJPK melalui bimbingan teknis BUMDes dan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

Program keempat diarahkan pada pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dengan serapan Rp 194,68 miliar.

Implementasinya mencakup penjaminan kelistrikan energi terbarukan dan fasilitasi inklusi keuangan UMKM.

Program kelima berupa dukungan manajemen dengan porsi terbesar mencapai Rp 47,93 triliun.

>>> Saham BUMN Dorong IHSG Melonjak Lebih dari 3,5 Persen

Alokasi ini digunakan untuk selisih harga biodiesel 50, pengembangan SINSW, dan penyaluran beasiswa LPDP.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru