Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa militer Israel akan mempertahankan keberadaan pasukannya di wilayah pendudukan Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza tanpa batasan waktu.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin (15/6/2026), tak lama setelah Amerika Serikat dan Iran menyetujui penghentian perang di kawasan Timur Tengah.
>>> Inggris Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial
Sikap keras ini dilaporkan menentang tekanan internasional yang mendesak penarikan mundur militer dari wilayah konflik.
Katz mengklaim kebijakan zona keamanan tersebut merupakan keputusan bersama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya menjalankan kebijakan yang jelas, di mana IDF akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza untuk jangka waktu yang tidak terbatas," kata Katz.
Tujuannya adalah melindungi perbatasan dan komunitas Israel dari unsur-unsur jihadis.
Rencana penempatan tentara ini juga diikuti dengan strategi pengosongan area di wilayah Lebanon bagian selatan.
Pemerintah Israel menargetkan penghancuran total terhadap sarana yang dianggap berkaitan dengan kelompok teror di wilayah perbatasan tersebut.
"Area tersebut akan dibersihkan dari penduduk setempat, dan semua infrastruktur teroris, baik di atas maupun di bawah tanah -- termasuk rumah-rumah di desa-desa garis depan -- akan dihancurkan," ucap Katz.
Katz menilai bahwa mempertahankan kedudukan militer di zona pengaman merupakan salah satu keberhasilan terbesar bagi pasukan pertahanan Israel.
Pihaknya bersikeras menolak segala bentuk tekanan diplomatik yang muncul saat ini maupun di masa depan.
>>> KPU Alokasikan Rp 1,4 Triliun untuk Tahapan Awal Pemilu 2029
"Mempertahankan wilayah dan menjaga zona keamanan adalah salah satu pencapaian terbesar IDF.
Oleh karena itu, kami menentang penarikan IDF dari Lebanon, terlepas dari semua tekanan yang ada dan yang akan datang," tegasnya.
Sikap resmi Israel telah diteruskan kepada jajaran kepemimpinan di Amerika Serikat. Katz menyampaikan posisi militer Israel langsung kepada Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.
