Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Amerika Serikat (AS) untuk melakukan perombakan besar terhadap kebijakan imigrasinya menjelang Piala Dunia 2026.
PBB menilai kebijakan imigrasi AS saat ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan mengganggu partisipasi dalam turnamen sepak bola akbar tersebut.
>>> Qatar Harap MoU AS-Iran Buka Kembali Selat Hormuz untuk Pasokan LNG
Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi selama masa persiapan Piala Dunia.
Ia menyebutkan isu seperti profiling rasial, pengawasan, dan penegakan imigrasi telah terlihat bahkan sebelum turnamen yang diikuti 48 negara dan berlangsung 39 hari itu dimulai.
Turk memberikan contoh kasus seperti timnas Iran yang dipindahkan dari kamp latihan di Arizona ke Meksiko, penolakan visa masuk AS untuk sejumlah pejabat Iran, serta penolakan masuk seorang wasit papan atas asal Somalia di Miami.
Ia juga menyebutkan beredarnya gambar seorang pemain Senegal yang diperiksa petugas keamanan di landasan bandara.
"Saya berharap isu-isu terkait profiling rasial, pengawasan, dan penegakan imigrasi tidak akan mempengaruhi Piala Dunia ini seperti yang sudah terjadi sebelumnya," ujar Turk dalam konferensi pers di Jenewa.
AS akan menjadi tuan rumah sebagian besar dari 104 pertandingan Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama Kanada dan Meksiko.
>>> Mahasiswi di Samarinda Ditembak Mantan Pacar, Diduga Gara-gara Penolakan
Untuk pertama kalinya, ajang ini akan diikuti oleh 48 negara, meningkat dari biasanya 32 tim.
"Saya benar-benar berharap akan ada perombakan besar dalam bagaimana penegakan imigrasi menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia," kata Turk.
Ia menambahkan bahwa ajang olahraga akbar seperti Piala Dunia seharusnya menjadi tempat warga dunia bersatu dalam perdamaian, memberikan ruang yang bermartabat dan aman bagi semua pihak.
Selain timnas, official team, pemain, dan wasit, sejumlah fans dari berbagai negara juga dilaporkan mengalami penolakan atau pencabutan dokumen perjalanan.
Aturan bidding FIFA tahun 2017 sebenarnya menyebutkan proses visa harus diterapkan secara non-diskriminatif, namun tetap tidak boleh mengganggu standar imigrasi dan keamanan nasional.
Menanggapi sorotan tersebut, FIFA menyatakan bahwa keputusan terkait visa dan imigrasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah negara tuan rumah.
>>> Lionel Scaloni Tetap Tenang Hadapi Aljazair di Piala Dunia 2026
FIFA terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan kelancaran ajang tersebut dan tetap terbuka bagi semua yang memenuhi syarat.
