Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat penyelesaian persidangan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Perkara ini terkait penempatan anggaran program Makan Bergizi Gratis di dalam alokasi dana pendidikan.
>>> BPS Jakarta Gelar Sensus Ekonomi 2026 untuk Susun Kebijakan Pembangunan
Gugatan tercatat dalam tiga permohonan, yaitu perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026, nomor 52/PUU-XXIV/2026, dan nomor 55/PUU-XXIV/2026.
Persidangan ketiga perkara ini telah dimulai sejak Februari 2026.
MK telah menggelar empat kali persidangan sebelum agenda terbaru pada Senin, 15 Juni 2026 yang menghadirkan sejumlah saksi ahli.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan komitmen menyelesaikan pemeriksaan seluruh permohonan sebelum akhir Juni 2026. Putusan resmi ditargetkan keluar pada bulan berikutnya.
"MK akan menyelesaikan permohonan ini paling lambat akhir bulan ini. Sehingga bulan depan seharusnya sudah bisa diputus perkara," kata Suhartoyo dikutip dari Antara, Rabu (17/6/2026).
Menjelang persidangan lanjutan pada Selasa, 23 Juni 2026, Suhartoyo meminta pemerintah dan DPR RI membatasi jumlah saksi ahli demi efisiensi waktu.
Kuasa hukum Pemerintah Zulmansyah sempat mengajukan permohonan menghadirkan dua ahli bagi setiap perkara. Permintaan itu ditolak pimpinan sidang.
Persidangan berikutnya pada 23 Juni 2026 pukul 08.30 WIB akan memeriksa keterangan saksi ahli dari DPR dan pemerintah.
Dampak terhadap Guru dan Mahasiswa
Dalam persidangan sebelumnya, pemohon perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026 menghadirkan Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, sebagai saksi.
>>> Skill Mismatch Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Iman memaparkan dampak signifikan kebijakan ini bagi tenaga pendidik.
Berdasarkan laporan yang diterima, muncul fenomena pemutusan hubungan kerja terhadap guru honorer dan PPPK.
"Guru PPPK paruh waktu gajinya lebih rendah dari guru honorer, guru honorer ada yang dipecat atau dipertahankan dengan memilih antara gaji dari dana BOS atau TPG/sertifikasi," beber Iman.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru mengumpulkan data dari 239 guru. Riset menunjukkan peningkatan beban kerja serta pengurangan waktu mengajar akibat program nonpembelajaran.
Dampak lain meliputi ketidakcukupan penghasilan, keterlambatan pembayaran upah, hingga berkurangnya fasilitas pendidikan. Iman mendesak evaluasi total agar anggaran kesejahteraan guru tidak terganggu.
Kritik juga datang dari sektor pendidikan tinggi.
Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Zidan Ramdani, hadir sebagai saksi untuk perkara nomor 52/PUU-XXIV/2026.
Zidan menjelaskan UIN Jakarta merupakan PTKIN dengan status Badan Layanan Umum yang masih bergantung pada dana APBN. Penggeseran anggaran pendidikan berpotensi menurunkan kualitas layanan mahasiswa.
Beberapa persoalan meliputi keterbatasan akses beasiswa, kebutuhan perbaikan fasilitas belajar, serta dukungan dana riset mahasiswa. "Semuanya membutuhkan komitmen anggaran yang besar dan berkelanjutan.
>>> Yum Brands Jual Pizza Hut Rp 47 Triliun, Fokus ke KFC dan Taco Bell
Pengurangan atau pergeseran anggaran pendidikan berpotensi memperdalam berbagai persoalan," tandas Zidan.
