Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah terdampak bencana untuk mempercepat realisasi tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah daerah.
Langkah percepatan ini dinilai krusial mengingat penanganan dampak bencana di wilayah Sumatera kini telah memasuki fase pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
>>> Senat AS Tolak Resolusi Pembatasan Wewenang Perang Trump terhadap Iran
Pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan tambahan TKD senilai Rp10,64 triliun untuk provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar) atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyatakan bahwa tambahan anggaran tersebut harus segera dimanfaatkan secara optimal.
Daerah yang terdampak langsung diminta memprioritaskan pemulihan infrastruktur, sedangkan daerah yang tidak terdampak langsung diarahkan untuk memperkuat program mitigasi bencana.
"Nah, bagi yang tidak terkena, silahkan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas.
Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya.
Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana," ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan ke Daerah Sumatera secara virtual dari Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Apresiasi juga diberikan kepada sejumlah pemerintah daerah penerima tambahan TKD yang bersedia menyalurkan hibah ke daerah lain yang membutuhkan, seperti Pemkot Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemkot Padang, dan Pemkab Solok Selatan.
>>> Menteri PU Bantah Kendala Arus Kas Kontraktor Sekolah Rakyat
Data Satgas PRR Sumatera menunjukkan hampir seluruh bantuan hibah telah masuk ke rekening penerima, namun masih ada satu penyaluran yang belum terealisasi.
Bantuan yang belum rampung tersebut merupakan dana hibah dari Pemkab Labuhanbatu yang ditujukan kepada Pemkab Gayo Lues.
"Yang belum tinggal satu, yaitu, dari Labuhan Batu ke Gayo Lues. Setelah kita cek masalahnya di mana ternyata masalahnya, di Gayo Lues," imbuhnya.
Atas keterlambatan ini, Mendagri mengingatkan Pemkab Gayo Lues untuk segera menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi agar dana hibah bisa langsung digunakan untuk pemulihan pascabencana.
Sanksi tegas akan diberikan jika persoalan administrasi ini tidak segera dituntaskan oleh pihak pemerintah daerah terkait.
"Semata-mata {imbauan} ini karena mandat dan tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya selaku Ketua Satgas Percepatan Rehab Rekon Daerah Bencana Sumatera, dan juga sebagai Menteri Dalam Negeri, pembina dan pengawas pemerintahan daerah.
>>> IEA Prediksi Kelebihan Pasokan Minyak Dunia pada 2027
Tidak ada kepentingan pribadi apapun juga, selain untuk tugas dan kemantuan," tutupnya.
