Pemerintah India memberlakukan larangan penggunaan aplikasi Telegram yang akan berlangsung hingga 22 Juni mendatang.
Kebijakan tegas ini diambil menyusul insiden kebocoran soal menjelang ujian nasional masuk perguruan tinggi kedokteran yang dijadwalkan untuk diselenggarakan ulang.
>>> Polisi Tangkap Bos Hanania Travel, Kerugian Jemaah Capai Rp35,34 Miliar
Pihak berwenang menyatakan bahwa Telegram telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penipuan terhadap para peserta ujian.
Kasus ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan National Eligibility cum Entrance Test (NEET).
Badan Ujian Nasional Kementerian Pendidikan India menegaskan bahwa pemblokiran ini merupakan respons langsung terhadap pergerakan kelompok curang.
Kelompok tersebut diketahui menggunakan platform Telegram untuk mengelabui kandidat yang akan mengikuti ujian ulangan NEET 2026 pada 21 Juni 2026.
Pemerintah India menyampaikan penyesalan atas ketidaknyamanan yang muncul akibat penghentian akses aplikasi pesan instan ini.
Langkah pemblokiran ini diklaim sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya untuk menghapus konten ilegal di platform tersebut tidak membuahkan hasil, meskipun disadari akan berdampak pada ratusan ribu pengguna.
Secara hukum, pembatasan akses Telegram didasarkan pada aturan ketat dalam undang-undang IT India yang memberikan wewenang untuk memblokir situs online.
Keputusan ini juga diambil atas dasar menjaga kepentingan kedaulatan serta integritas negara.
Kebijakan pemblokiran ini memicu kritik dari kalangan aktivis setempat.
Para aktivis mempertanyakan dasar hukum tersebut dan menilai tindakan pemerintah dapat mengarah pada pembatasan kebebasan berbicara di India.
>>> PT Provident Investasi Bersama Tbk Himpun Obligasi Rp2,3 Triliun untuk Refinancing
Pembatalan ujian NEET yang sangat kompetitif ini telah menyulut kemarahan publik secara luas di berbagai wilayah.
Media lokal bahkan melaporkan adanya kasus bunuh diri di kalangan remaja yang diduga dipicu oleh pembatalan ujian tersebut.
Selain memicu kemarahan publik, kebocoran soal ini memicu aksi protes besar dari Partai Janta Kecoa (Cockroaches Janta Party/CJP).
Kelompok yang baru terbentuk ini menuntut Dharmendra Pradhan selaku Menteri Pendidikan untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.
