Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp5 triliun pada pagu anggaran 2027.
Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
>>> AtlasGo Tunjuk Wasudewan Jadi CEO, Ekspansi ke Sektor Otomotif
Langkah tersebut diambil setelah pagu indikatif KPK untuk tahun 2027 dilaporkan mengalami penurunan signifikan sebesar Rp349 miliar atau sekitar 22 persen jika dibandingkan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan penurunan tersebut membuat pagu indikatif lembaga antikorupsi itu kini berada di angka Rp1,23 triliun untuk tahun anggaran mendatang.
"Bahwa ada penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026.
Jadi pagu indikatifnya adalah Rp1,23 triliun," kata Setyo saat rapat anggaran KPK bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Sebagai langkah antisipasi, KPK awalnya mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp762,3 miliar guna mendanai kelancaran program pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Menurut Setyo, usulan penambahan tersebut turut mempertimbangkan komitmen Presiden Prabowo yang menegaskan kesiapan pemerintah dalam memenuhi alokasi anggaran bagi program-program prioritas negara.
"Oleh karena itu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan atau pengusulan tambahan terhadap Pagu 2027 sebesar 762,30 miliar," tutur Setyo.
Mendengar pemaparan mengenai nominal usulan tambahan tersebut, Ahmad Sahroni langsung memotong penjelasan dan menilai bahwa jumlah yang diminta KPK masih terlalu kecil.
"Jadi Bapak cuma ngajuin Rp762 miliar nih ya?" tanya Sahroni.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak KPK menyatakan bahwa penentuan nominal itu sudah didasarkan pada kalkulasi kebutuhan riil instansi.
Setyo memaparkan bahwa perhitungan tersebut mencakup pembiayaan unit kerja penindakan, koordinasi supervisi, pencegahan, hingga program pendidikan peran serta masyarakat.
>>> Presiden Prabowo Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2026 di Hambalang
"Kan Pak Presiden sudah ngomong, Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi kan minta berapa-berapa dikasih.
