Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meluncurkan Decision Support System (DSS) Kehutanan bernama Jaga Rimba di Jakarta pada Rabu (17/6/2026).
Sistem digital ini bertujuan memperkuat pengawasan serta mencegah tumpang tindih perizinan kawasan hutan secara terintegrasi.
>>> Kementerian Imipas Usulkan Tambahan Anggaran Rp 5,23 Triliun ke DPR
Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa ide sistem ini muncul dari pengalamannya selama beberapa pekan di kementerian. Ia melihat perlunya perbaikan dalam tata kelola data.
Selama ini, pembaruan peta arahan dilakukan setiap enam bulan oleh masing-masing direktorat jenderal. Hal itu dinilai memicu potensi tumpang tindih lahan.
Ketiadaan sinkronisasi internal kerap menimbulkan konflik sosial di masyarakat, menghambat penyelesaian persoalan bisnis, dan mengganggu transparansi.
Sistem Jaga Rimba dirancang untuk menyatukan berbagai aplikasi lintas direktorat jenderal. Tujuannya mengikis ego sektoral agar koordinasi ke Unit Pelaksana Teknis tidak berjalan sendiri-sendiri.
>>> Kementerian Hukum Ingatkan Aturan Nobar Piala Dunia 2026
Raja Juli Antoni menekankan bahwa sinkronisasi internal menjadi modal dasar sebelum menyelaraskan peta dengan instansi lain, seperti Kementerian ATR/BPN.
Saat ini, Jaga Rimba telah didukung oleh 82 Informasi Geospasial Tematik dari 24 unit kerja eselon II serta 123 Rules and Relations untuk analisis data yang akurat.
Sistem ini juga dilengkapi fitur Early Warning System untuk mendeteksi dini irisan permohonan izin dan titik panas kebakaran hutan.
>>> FC Porto Perpanjang Kontrak Penjaga Gawang Muda Raquel Cunha
Raja Juli Antoni berharap sistem ini dapat memudahkan investasi, menyederhanakan perizinan, dan menjaga hutan serta kehidupan bangsa.
