Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menginstruksikan seluruh jajaran pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota untuk menggelar ruang dialog terbuka dengan kalangan mahasiswa pada Kamis (18/6/2026).
Langkah ini diambil guna menjelaskan substansi program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai belum tersampaikan secara merata.
>>> Timnas Portugal Hadapi Kongo pada Laga Perdana Piala Dunia 2026
Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menjelaskan bahwa partai melihat kritik dari kalangan akademisi sebagai penanda kurangnya diseminasi informasi mengenai program ketahanan pangan serta penguatan ekonomi rakyat selama hampir 1,5 tahun terakhir.
"Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi.
PKB percaya bahwa kita semua termasuk teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah ini adalah kebutuhan kita bersama saat ini," kata Faisol kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Faisol menambahkan bahwa program-program tersebut dirancang untuk merespons ketidakpastian global serta menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," tambahnya.
Meski mendukung penuh program strategis tersebut, Wakil Menteri Perindustrian ini menyatakan bahwa partainya tetap memperhatikan laporan mengenai adanya penyimpangan serta pelanggaran hukum dalam proses eksekusinya di lapangan.
"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan.
Ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu yang lalu, membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum.
>>> Kementerian Kehutanan Luncurkan Sistem Digital Jaga Rimba
Kami terus mengawasi dan mengawalnya hingga semua dapat dilaksanakan transparan sesuai aturan hukum," ujarnya.
Instruksi resmi kemudian diturunkan kepada jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) agar mendatangi kampus-kampus di wilayah masing-masing demi menjalankan fungsi PKB sebagai bagian dari koalisi pemerintahan.
