Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus meminta Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid untuk fokus mengurus internal partainya sendiri.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas desakan agar PDIP bersikap tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (18/6/2026).
>>> Pemerintah Mundurkan Penerbitan Aturan Insentif Pajak Kendaraan Listrik
Deddy menegaskan bahwa langkah politik partainya ditentukan melalui mekanisme internal organisasi.
Pihak luar dinilai tidak mempunyai hak mengatur keputusan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain.
Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif," kata Deddy Sitorus.
Kader dari partai politik lain dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mendesak kebijakan PDIP.
Deddy juga mempertanyakan dasar kewenangan yang dimiliki oleh legislator dari Fraksi PKB tersebut.
"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apapun. Memangnya dia siapa?"
ujar Deddy Sitorus.
Kritik juga diarahkan pada pemahaman tata negara terkait istilah oposisi dalam sistem presidensial di Indonesia.
Deddy menerangkan fungsi pengawasan legislatif di tanah air mengadopsi sistem saling mengawasi dan mengimbangi.
"Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial.
Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua (kubu) partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan.
Sehingga ketika satu (koalisi) partai menang dalam pemilu maka (koalisi) partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan," jelas Deddy Sitorus.
Konsep pengawasan di DPR disebut berjalan berbeda dengan model di negara dengan sistem parlementer murni.
Perbedaan pandangan politik di parlemen dinilai hanya berada pada level implementasi kebijakan turunan.
"Di Indonesia kita menganut sistem presidensial di mana base ideologi hampir seragam, Pancasila. Di mana perbedaan nyaris hanya bersikap kebijakan derivatif.
Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR.
