Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempercepat pembangunan infrastruktur permanen di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah ini diambil setelah pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 97 persen pada Kamis (18/6/2026).
>>> BEI Catat 12 Emiten Masuki Periode Dividen Tunai 17 Juni 2026
Pemerintah kini mengalihkan prioritas utama pada pemulihan fasilitas publik yang rusak berat.
Hasil rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Jakarta menjadi dasar kebijakan ini.
Tito Karnavian menyatakan bahwa hampir tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian.
"Huntara 97 persen sudah dibangun.
Dari hasil pengecekan terakhir dan rapat dengan para kepala daerah, hampir tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian," kata Tito.
Laporan dari bupati di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang juga menegaskan hal serupa.
>>> Studi Ungkap Aktivitas Wisata Bisa Cegah Penuaan Dini
Pengungsian di Sumatra Barat telah berakhir, sementara penanganan cepat dilakukan di Sumatra Utara pascabanjir susulan di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Di Aceh, kondisi darurat tenda sudah tidak ada lagi.
Fokus pada Infrastruktur Daerah
Pemerintah mengevaluasi bahwa sejumlah jembatan dan jalur transportasi nasional telah pulih sepenuhnya.
Namun, perbaikan masih difokuskan pada jalan-jalan di tingkat kabupaten dan provinsi yang rusak akibat cuaca buruk.
"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus segera dikerjakan," jelas Tito.
Selain akses transportasi, pemulihan layanan dasar seperti rumah sakit, puskesmas, dan ribuan gedung sekolah di tiga provinsi terus berjalan.
>>> PDIP Minta PKB Fokus Urus Internal Partai Sendiri
Seluruh program pemulihan infrastruktur, perumahan, dan ekonomi didukung alokasi anggaran Rp 100,1 triliun hingga tahun 2028.
