PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. Langkah ini diambil untuk menjaga fungsi pengawasan di DPR RI.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyatakan bahwa fungsi checks and balances sangat krusial dalam pengelolaan kekuasaan. Hal ini terutama saat mayoritas kursi parlemen dikuasai partai koalisi kabinet.
>>> Timnas Jerman Waspadai Sisi Kanan Pantai Gading di Piala Dunia 2026
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Apakah DPR masih dibutuhkan?" kata Deddy.
Deddy menyayangkan sikap partai politik lain yang mempersoalkan pilihan PDIP untuk berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa posisi tersebut adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Deddy, negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya terjadi pada sistem otoriter. Ia mencontohkan Korea Utara dan Tiongkok.
Anggota Komisi II DPR RI ini juga mengaku sering menerima keluhan dari sesama legislator mengenai hambatan dalam menyampaikan kritik.
"Karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini," ujarnya.
PDIP menolak menggunakan istilah oposisi formal karena sistem presidensial Indonesia berbeda dengan sistem parlementer.
Deddy merujuk pada sistem Amerika Serikat yang tidak mengenal oposisi formal namun tetap menjalankan pengawasan ketat di parlemen.
PDIP mengklaim tidak memiliki ketergantungan untuk selalu berada di pusaran kekuasaan. "Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Deddy.
Meskipun memilih di luar kabinet, PDIP menyatakan tetap menghormati kedaulatan pilihan politik partai lain.
>>> PDI Perjuangan Desak Pemerintah Dengar Kritik Mahasiswa Soal Kebijakan
"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama," katanya.
Menanggapi desakan dari PKB, Deddy menyatakan aturan penentuan sikap partai diatur oleh mekanisme internal. "Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," ujarnya.
