Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan status keadaan darurat nasional pada Sabtu (20/6/2026) di tengah aksi protes antipemerintah yang dipicu lonjakan biaya hidup dan tekanan ekonomi.
Kebijakan drastis ini diambil saat blokade jalan meluas di berbagai wilayah Amerika Selatan tersebut, mengganggu distribusi barang-barang penting dan melumpuhkan aktivitas ekonomi.
>>> Video Puan Maharani Soal Pajak Ternyata Hoaks Rekayasa AI
Demonstrasi digerakkan oleh serikat pekerja, kelompok petani, dan pendukung mantan Presiden Evo Morales. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan mendesak Presiden Paz mundur.
Menurut Kantor Ombudsman Bolivia, blokade yang berlangsung 50 hari terakhir menyebabkan kelangkaan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis.
Sedikitnya 14 orang meninggal sejak 1 Mei hingga 15 Juni.
"Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini. Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade," kata Paz, dilansir CNN International.
>>> Bitcoin Melemah Pasca Pertemuan FOMC, Suku Bunga Acuan Dipertahankan
Penerapan status ini membuka jalan bagi militer dan kepolisian untuk mengambil tindakan tegas demi memulihkan ketertiban di seluruh wilayah Bolivia.
"Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara," ujarnya.
Keadaan darurat sering terjadi dalam sejarah Bolivia, seperti pada Pemilu 1949 yang diwarnai pembantaian buruh tambang timah, krisis 1960-an akibat kudeta militer, dan darurat nasional 1995 akibat pemogokan massal.
>>> LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung dan Beroperasi Agustus 2026
Konflik besar lainnya adalah Perang Air Cochabamba pada tahun 2000 yang menolak privatisasi air bersih, serta Perang Gas pada tahun 2003.
