Pelaku usaha jaringan tetap telekomunikasi resmi membentuk Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Telekomunikasi (Jartatel). Wadah baru ini bertujuan memperjuangkan kepentingan industri.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah tingginya biaya relokasi jaringan. Biaya tersebut dinilai membebani investasi operator dan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional.
>>> Wally Funk, Perempuan Tertua yang Terbang ke Luar Angkasa, Meninggal di Usia 87 Tahun
Jartatel dibentuk untuk mengawal regulasi, mendorong efisiensi investasi, serta mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia.
Hal ini dilakukan melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku industri.
Ketua Umum Jartatel Raymond Hubertus mengatakan, pembentukan asosiasi dilatarbelakangi berbagai persoalan yang masih dihadapi industri.
Mulai dari tingginya biaya relokasi jaringan hingga tata kelola pemanfaatan ruang bersama yang dinilai belum memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.
Menurut Raymond, kondisi tersebut membuat efisiensi investasi operator telekomunikasi semakin tertekan. Hal ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan jaringan.
"Jartatel berkomitmen menjadi mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional melalui kolaborasi, standardisasi, efisiensi investasi, dan pemerataan konektivitas hingga seluruh wilayah Indonesia," ujar Raymond di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai sektor jaringan tetap selama ini membutuhkan organisasi yang independen, profesional, transparan, serta mampu memperjuangkan kepentingan seluruh penyelenggara jaringan secara kolektif.
>>> Swiss Siap Buktikan Kualitas Lawan Argentina di Perempatfinal Piala Dunia 2026
Oleh sebab itu, Jartatel hadir sebagai jembatan komunikasi antara pelaku industri dengan pemerintah dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan.
Selain mengawal regulasi, asosiasi juga akan mendorong standardisasi teknis, efisiensi investasi, serta penyelesaian berbagai hambatan yang muncul dalam pembangunan jaringan di daerah.
Melalui kolaborasi dengan kementerian dan berbagai pemangku kepentingan, Jartatel berharap hambatan regulasi maupun investasi dapat diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur digital nasional berjalan lebih cepat dan merata.
