Kementerian Komunikasi dan Digital mendesak platform digital agar lebih transparan dalam mengelola algoritma dan moderasi konten.
Desakan tersebut muncul di tengah polemik penggunaan akun otomatis dan dugaan pembatasan informasi kebakaran hutan di media sosial.
Pihak kementerian menegaskan bahwa moderasi harus berfokus pada isi konten yang disebarkan, bukan semata-mata pada identitas akun.
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan tidak boleh dibatasi hanya karena perbedaan pandangan.
Komdigi memastikan tidak pernah meminta platform digital untuk menurunkan atau membatasi informasi mengenai kebakaran hutan.
Informasi dari masyarakat dinilai sangat penting untuk mendukung upaya penanganan di lapangan secara langsung.
Persoalan transparansi ini mencuat setelah beredar jawaban Meta AI yang dikaitkan dengan dugaan pembatasan informasi.
Kementerian telah meminta klarifikasi kepada pihak Meta terkait jawaban chatbot AI yang sempat beredar di publik.
Pakar keamanan siber menilai penggunaan kecerdasan buatan untuk membentuk opini publik perlu diperiksa secara objektif.
