Tanpa kerangka seperti ini, gagasan kapitalisasi hanya akan berhenti sebagai slogan. Padahal yang dipertaruhkan jauh lebih besar.
Yakni apakah Indonesia akan tetap menjadi negara yang dilewati, atau menjadi negara yang menentukan?
Di sinilah letak makna strategis perbandingan antara Strait of Hormuz dan Strait of Malacca yang pernah disinggung Prabowo.
Hormuz bernilai bukan semata karena kapal melintas. Tetapi karena seluruh arsitektur energi dunia bertumpu di sana.
Jika logika itu diterapkan ke Malaka, maka target Indonesia tidak boleh berhenti pada menarik fee.
Targetnya harus menguasai rantai nilai yang lahir dari arus energi tersebut, mulai dari refinery, storage, petrochemical, trading, energy finance, maritime security, dan pada tahap tertentu, bahkan pricing power.
Itulah kapitalisasi sesungguhnya. Dan jika itu dilakukan, dampaknya pasti beyond ekonomi.
Indonesia dapat mengubah geografi menjadi kekuatan. Mengubah jalur laut menjadi mesin kemakmuran.
Dan mengubah chokepoint menjadi instrumen state power.
Pada akhirnya, wacana pajak kapal yang dilontarkan Purbaya sebaiknya dibaca sebagai pintu masuk menuju diskusi yang lebih besar, bukan tujuan akhir.
Sebab jika Indonesia hanya berhenti pada gagasan pungutan, kita sedang berpikir terlalu kecil untuk potensi yang terlalu besar.
Di era ketika kekuatan negara semakin ditentukan oleh kemampuan mengelola posisi strategisnya, Indonesia justru memiliki peluang langka.
Sebab, tidak banyak negara berada di jantung salah satu jalur energi paling penting di dunia. Tidak banyak negara memiliki kombinasi geografi, sumber daya, dan pasar seperti Indonesia.
Jadi, pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita cukup berani mengubah posisi itu menjadi kekuatan nasional?
>>> 5 Proyektor Mini Murah di Bawah Rp 1 Juta untuk Nobar Piala Dunia 2026
Jika jawabannya ya, maka masa depan Selat Malaka bukan sekadar soal kapal yang lewat. Melainkan tentang bagaimana Indonesia menjadikannya fondasi kebangkitan ekonomi dan geopolitik abad ke-21.
