Penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejak Rabu (10/6/2026) menimbulkan tekanan fiskal pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kondisi ini juga berdampak pada penurunan pendapatan bersih para pengemudi becak motor (bentor) di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu.
>>> Pemprov DKI Buka Program Padat Karya 2026 untuk Tekan Pengangguran
Tekanan Fiskal APBD DIY
ReforMiner Institute menilai harga baru Pertamax masih di bawah nilai pasar yang sesungguhnya.
Hal ini disebabkan pelemahan kurs rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan lonjakan harga minyak global hingga 40 persen di atas asumsi APBN.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terpaksa memperketat alokasi belanja menyusul pemotongan Dana Transfer Daerah sebesar Rp167 miliar dan Dana Keistimewaan senilai Rp400 miliar.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti Made, menyatakan bahwa 67 persen APBD DIY berasal dari dana transfer.
Pengurangan dana tersebut sangat berimbas pada anggaran daerah.
Pemda DIY membatasi perjalanan dinas, meminimalkan kendaraan operasional berbahan bakar Dex, serta mengalihkan koordinasi tatap muka melalui sistem digital secara daring.
Anggaran yang sudah sangat minimalis membuat Pemda DIY kesulitan, terutama untuk kendaraan operasional yang menggunakan Dex yang mengalami kenaikan harga.
Pemda DIY juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengantisipasi pembengkakan biaya pada proyek infrastruktur yang menggunakan komponen impor sensitif kurs.
>>> KPU Kaji E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri pada Pemilu 2029
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip efisiensi dalam pengeluaran rumah tangga sehari-hari.
Dampak pada Pengemudi Bentor Pulau Tidung
Lonjakan harga Pertamax juga dirasakan sangat memberatkan di wilayah kepulauan seperti Pulau Tidung.
