Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggeruduk dan membubarkan acara diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam.
Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Kericuhan sempat terjadi saat mahasiswa membentangkan spanduk penolakan, melempar gelas plastik, hingga saling dorong ketika petugas mengevakuasi para pejabat.
Respons Pemerintah dan Mahasiswa
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa dialog merupakan hal wajib dalam praktik negara demokrasi.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6).
Ia juga melihat kejanggalan dalam peristiwa tersebut karena diduga mendapat restu dari otoritas kampus. "Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," ujarnya.
Qodari menambahkan bahwa penolakan mahasiswa dinilai sebagai bentuk amarah dan mengimbau agar dialog direspons dengan cara yang sama.
Sementara itu, perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, menyatakan aksi ini merupakan kritik langsung terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat," kata Mesa.
