Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar pertemuan evaluasi pelaksanaan haji 2026 bersama DPR dan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Rabu (17/6/2026).
Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana pengelolaan biaya haji tahun depan, termasuk upaya penurunan biaya.
Irfan mengakui bahwa penentuan regulasi pengeluaran menghadapi sejumlah hambatan eksternal.
Faktor-faktor seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur), dan ketidakpastian situasi ekonomi global menjadi tantangan utama.
Selain itu, kebijakan internal dari otoritas Arab Saudi yang menaikkan tarif berbagai komponen pelayanan juga turut mempengaruhi.
"Nanti akan dibahas lagi.
Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas," ujar Irfan di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanan yang otomatis berpengaruh pada harga.
Sebagai langkah strategis, pemerintah berencana memaksimalkan efisiensi melalui sektor akomodasi bagi jemaah.
"Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji," kata Irfan.
Pembicaraan mengenai kepastian penyesuaian anggaran akan terus dilanjutkan bersama legislatif guna mengukur potensi penurunan nilai biaya.
