Masalah tersendatnya pasokan batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) disebut sebagai penyebab utama pemadaman.
FKBI mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dalam mengutamakan alokasi batubara untuk kebutuhan domestik di atas kepentingan ekspor.
Tulus mengimbau agar ada tata ulang kebijakan energi primer, khususnya batubara, dan pemerintah tidak boleh tunduk pada oligarki batubara.
Komoditas batubara harus menjadi prioritas nasional.
Sebagai langkah jangka panjang, YLKI mendukung percepatan transisi energi menuju sumber daya baru dan terbarukan.
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt dinilai dapat menjadi alternatif pasokan energi bagi masyarakat.
Rio menambahkan bahwa kebijakan ini dipandang sebagai upaya strategis menyediakan energi alternatif agar masyarakat memiliki pilihan dan tidak bergantung pada satu sumber pasokan listrik nasional.
Terkait kerugian konsumen, YLKI meminta PLN memberikan kompensasi secara transparan dan otomatis.
Mekanisme ganti rugi harus mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tanpa harus menunggu keluhan warga.
Dampak pemadaman ini dirasakan luas oleh masyarakat, sektor usaha, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
>>> Cedera Saka dan Rice Ganggu Persiapan Inggris Jelang Hadapi Ghana
Pelaku UMKM terhambat dalam berjualan, sementara rumah tangga berisiko mengalami kerusakan alat elektronik dan kerugian imateriel.
