Gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina, pada Senin (8/6/2026) pukul 07.37 waktu setempat.
Peristiwa ini memicu respons cepat dari Pemerintah Indonesia untuk memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) sekaligus mengantisipasi potensi tsunami.
>>> DPR dan Menteri Koordinasi Percepat Pertumbuhan Ekonomi dan Izin Investasi
Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) bersama sejumlah perwakilan diplomatik di sekitar wilayah terdampak langsung bergerak melakukan pemantauan intensif terhadap situasi di lapangan.
Hingga saat ini, pihak berwenang belum menerima laporan mengenai adanya korban dari pihak warga negara Indonesia atau pekerja migran yang berada di lokasi bencana.
Langkah antisipasi juga diambil oleh perwakilan Indonesia di Sabah, Malaysia, yang turut memantau situasi demi keselamatan WNI.
Kemlu RI beserta jajaran Perwakilan RI membuka layanan hotline pengaduan untuk memfasilitasi kedaruratan.
>>> Kemenaker Siap Proses Aduan PHK dan Union Busting dari KPBI
Dampak dari guncangan besar di Pantai Selatan Mindanao tersebut sempat berimbas ke wilayah Indonesia berupa pemutakhiran status siaga tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa karakteristik gempa tersebut menjadi pemicu dikeluarkannya peringatan dini.
BMKG menyatakan bahwa karakteristik gempa yang berpusat di sekitar 13 km barat daya General Santos City, Sarangani, Mindanao Selatan, Filipina, merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng.
Pergerakan naik dari struktur batuan memicu gelombang yang sempat menerjang sembilan daerah di Indonesia.
>>> Bareskrim Polri Periksa Manajemen DWP Terkait Promosi Gas Tertawa
BMKG kemudian secara resmi menyatakan bahwa seluruh peringatan dini tsunami telah berakhir.
