Sebanyak 350 karyawan PT Xactie Indonesia di Depok, Jawa Barat, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan tersebut juga menutup operasional pabriknya.
Informasi ini dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
>>> BEI Bidik Tiga Perusahaan IPO Akhir Juni 2026
"Benar, telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xactie di Depok dan perusahaan tersebut tutup," kata Said Iqbal, Senin (8/6/2026).
Menurut Said, penutupan ini disebabkan oleh pelemahan pasar internasional. Perang membuat harga bahan baku impor yang dibeli dengan dolar naik drastis.
"Ongkos produksi meningkat, sementara pasar ekspor lesu.
PT Xactie adalah perusahaan orientasi ekspor, sehingga ketika pasar global melemah, mereka tidak mampu bersaing dan akhirnya tutup," jelasnya.
Pihak serikat pekerja memastikan para buruh yang terdampak memperoleh hak kompensasi sesuai kesepakatan bersama yang merujuk pada regulasi nasional.
KSPI sebelumnya telah memprediksi ancaman PHK massal ini. Said Iqbal menegaskan bahwa informasi tersebut berasal dari manajemen perusahaan.
"KSPI sudah mengingatkan sejak awal bahwa akan ada ancaman PHK besar-besaran. Ini bukan asumsi.
Kami diingatkan langsung oleh manajemen di tingkat perusahaan. Dan sekarang kenyataannya mulai terjadi," tuturnya.
>>> Azizah Salsha Kunjungi Panti Asuhan di Padang dan Donasikan Rp 30 Juta
Data KSPI menunjukkan pengurangan staf juga melanda wilayah Banten, Tangerang, Serang, Karawang, hingga Sidoarjo. Penyebabnya adalah kenaikan biaya operasional dan penurunan daya beli.
"Bahkan perusahaan besar seperti Nikomas juga mengurangi sekitar 279 pekerja. Ini menunjukkan situasi industri formal sedang tidak baik-baik saja," imbuh Said.
Kondisi pasar yang memburuk diperkirakan masih akan membayangi stabilitas ketenagakerjaan dalam jangka pendek. Perusahaan otomotif dan turunannya juga mulai terpukul.
"Harga jual mobil naik, permintaan turun, daya beli masyarakat melemah, akhirnya perusahaan melakukan efisiensi dan PHK," lanjut Said.
KSPI kini berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan program penyaluran kerja bagi buruh terdampak.
"Pemerintah sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK. KSPI akan terus memberikan informasi dan mendorong langkah-langkah konkret.
Yang paling penting adalah memastikan hak-hak buruh diberikan secara penuh," tambah Said.
Organisasi pekerja juga mendorong pemanfaatan peluang relokasi industri ke daerah baru sebagai solusi alternatif penyerapan tenaga kerja.
>>> Pemerintah Lobi AS Bebaskan Komoditas dari Tarif Baru
"Kalau memungkinkan, para pekerja bisa disalurkan ke perusahaan lain. Seperti kasus di Tangerang, ada pekerja yang dipindahkan ke pabrik baru di Brebes," terang Said.
