Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti distribusi subsidi energi yang dinikmati mayoritas oleh masyarakat mampu.
Hal itu disampaikan Luhut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Nasional (BAKN) DPR pada Senin (9/6/2026).
>>> Lonjakan Mata Uang Asing dan Dampaknya pada Harga Kebutuhan Masyarakat
Beban subsidi energi yang mencakup BBM, LPG 3 kg, dan listrik saat ini melebihi Rp 300 triliun per tahun.
"Dari data yang berhasil kami himpun, menunjukkan beban subsidi energi masih di atas Rp 300 triliun per tahun.
Ironisnya, sekitar 62,9% justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu," ungkap Luhut dalam unggahan Instagram @luhut. pandjaitan, Selasa (9/6/2026).
Luhut menegaskan kondisi ini tidak adil dan perlu penataan ulang sasaran subsidi.
Reformasi Subsidi Listrik
DEN kini mematangkan langkah perbaikan untuk sektor ketenagalistrikan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi tata kelola pemerintahan.
"Salah satu fokus utama yang saat ini sedang kami matangkan adalah reformasi subsidi listrik," jelas Luhut.
>>> Spanyol Kalahkan Peru 3-1 dalam Laga Persahabatan di Meksiko
Skema bantuan akan beralih dari berbasis komoditas barang menjadi bantuan langsung kepada individu penerima.
Pengalihan basis data ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Digitalisasi melalui integrasi portal Perlinsos dan verifikasi biometrik GovTech diterapkan untuk mengeliminasi birokrasi dan mencegah kebocoran anggaran.
"Melalui sistem yang transparan, kita bisa menghemat kas negara hingga Rp 29,9 triliun per tahun sekaligus memastikan peruntukan anggaran negara secara tepat sasaran," terang Luhut.
Pemerintah memproyeksikan skema bantuan ini ke depan dapat berfungsi sebagai stimulan modal usaha agar penerima manfaat bisa mandiri secara finansial.
>>> Gadaikan 40 Motor Teman, Mahasiswa di Semarang Ditangkap Polisi
"Reformasi subsidi bukan untuk mengurangi hak masyarakat miskin, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara betul-betul sampai ke tangan yang berhak," pungkas Luhut.
