Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tengah menghadapi tekanan besar setelah rasio klaim BPJS Kesehatan melonjak hingga 108,72 persen per April 2026.
Lonjakan ini disebabkan oleh peningkatan biaya pelayanan kesehatan.
>>> Chatib Basri: Ekonomi Domestik RI Tak Sepuruk Perkiraan
Kondisi keuangan BPJS Kesehatan memburuk akibat ketidakseimbangan antara beban pelayanan kesehatan yang mencapai Rp65,03 triliun dengan perolehan pendapatan iuran yang hanya terkumpul sebesar Rp59,8 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa rasio klaim program JKN secara historis selalu berada di atas 100 persen sejak awal penyelenggaraan.
"Setelah sempat membaik pada tahun 2019, tahun 2023 rasio klaim kembali meningkat dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%," ujar Prihati dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI.
>>> Lenovo Luncurkan Perangkat Edisi Khusus FIFA World Cup 2026 di Indonesia
Ketidakseimbangan ini memicu kekhawatiran terhadap ketahanan dana jaminan sosial jangka panjang, mengingat pertumbuhan biaya medis terus melampaui laju penerimaan dana dari kepesertaan.
Manajemen BPJS Kesehatan telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mendongkrak pendapatan. Upaya tersebut meliputi pengawasan badan usaha, reaktivasi anggota nonaktif, serta digitalisasi penagihan.
"Upaya ini menghasilkan tambahan pendapatan Rp 2,3 triliun pada tahun 2025," tutur Prihati.
>>> Mabes TNI Bantah Tuduhan Program Militerisme dan Keterlibatan di Ranah Sipil
Langkah ini juga didukung oleh optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp 13,18 triliun pada tahun 2025 melalui penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan validasi klaim rumah sakit.
