Bhima juga menyoroti depresiasi nilai tukar rupiah yang melemah sekitar 8 persen sejak awal tahun sebagai faktor pemicu pembengkakan biaya impor minyak.
"Begitu rupiah semakin melemah ke Rp 18.000 per dollar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi," ungkap Bhima.
Berdasarkan data simulasi sensitivitas asumsi makro APBN 2026, ketidakmampuan menjaga stabilitas kurs rupiah berisiko menambah beban belanja negara hingga Rp91,5 triliun.
Menanggapi tekanan fiskal tersebut, Media Wahyudi Askar menyebut pemerintah sebenarnya memiliki beberapa opsi kebijakan termasuk merombak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan, biayanya hanya Rp 117 triliun.
Tetapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk," ucap dia.
Media kemudian mengkritik inkonsistensi kebijakan pemerintah yang sebelumnya justru membatalkan rencana kenaikan royalti mineral untuk korporasi besar.
"Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah.
>>> Festival Keluarga Malole Dorong Peran Setara Orang Tua Cegah Stunting
Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," jelas Media.
