⌂ Beranda News Kenaikan Harga Pertamax Bebani Kelas Menengah dan Picu Kritik Anggaran

Kenaikan Harga Pertamax Bebani Kelas Menengah dan Picu Kritik Anggaran

Kenaikan Harga Pertamax Bebani Kelas Menengah dan Picu Kritik Anggaran
Ilustrasi kenaikan harga Pertamax dan beban kelas menengah
A A Ukuran Teks16px

Beban fiskal semakin berat dengan pembengkakan postur kabinet yang kini mencapai 48 kementerian.

Struktur kabinet terbesar sejak era Orde Baru ini terus bertambah melalui lima jilid perombakan. Pengamat menilai langkah ini sebagai akomodasi politik.

Belanja negara per Mei 2026 melonjak 34,4 persen. Belanja kementerian dan lembaga naik tajam 58,9 persen, sementara transfer dana ke daerah justru terkoreksi.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026. Namun, pertumbuhan ditopang konsumsi pemerintah yang melonjak 21,8 persen akibat gaji ke-14 dan percepatan belanja.

Secara kuartalan, ekonomi justru terkontraksi 0,77 persen. Aktivitas ekonomi kini bergantung pada belanja negara dan konsumsi kelompok atas.

Kelas menengah ke bawah mulai menahan pengeluaran.

OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 melambat ke 4,7 persen dengan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,3 persen.

Kondisi ini memperpanjang tren penyusutan jumlah kelas menengah.

BPS mencatat jumlah kelompok ini merosot dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,8 juta pada 2024.

Persoalan utama bukan sekadar nominal harga Pertamax yang mengikuti dinamika minyak dunia.

>>> Trans Luxury Hotel Surabaya Tawarkan Promo Soft Opening Mulai Rp 999.000

Kritik mendasar tertuju pada tatanan moral anggaran yang memaksa kelas menengah tunduk pada disiplin pasar, sementara negara mengelola belanjanya dengan logika politik.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru