Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan capaian kinerja instansinya sepanjang tahun 2026 serta rencana anggaran tahun 2027 di hadapan Komisi II DPR RI pada Rabu (10/6).
Langkah strategis tersebut dilakukan untuk mendorong transformasi birokrasi agar memberikan dampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat luas.
>>> PT Esa Medika Mandiri Perluas Jaringan dan Manufaktur Alat Kesehatan
Penyampaian capaian kinerja beserta rencana kerja tersebut dilakukan dalam agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
Kinerja kementerian ini mencakup penguatan akuntabilitas, penataan kelembagaan, transformasi manajemen ASN, hingga integrasi pelayanan publik.
"Seluruh kinerja Kementerian PANRB ditujukan untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, adaptif, terintegrasi, dan berdampak nyata, serta sebagai upaya dalam tercapainya prioritas Pembangunan nasional," kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).
Dukungan Program Prioritas dan Aksesi OECD
Kementerian PANRB juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung program prioritas presiden dan memperkuat tata kelola pemerintah digital.
Selain itu, lembaga ini berperan aktif dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Program penuntasan kemiskinan berbasis reformasi birokrasi menunjukkan hasil positif di mana daerah yang menerapkannya mencatat angka kemiskinan 6 persen.
Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan persentase rata-rata nasional yang berada pada tingkat 8,25 persen.
"Dalam pemenuhan program prioritas Presiden, Kementerian PANRB ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM.
Saat ini, proses pengisian SDM untuk mengakselerasi program prioritas nasional dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tengah berlangsung," jelas Rini.
Peningkatan infrastruktur pelayanan publik ditandai dengan berdirinya 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia hingga Juni 2026.
>>> Baterai Mobil Listrik Berisiko Rusak Akibat Tekanan Banjir
Sebanyak 75 daerah di antaranya telah meresmikan MPP baru selama masa periode Kabinet Merah Putih.
"Kementerian PANRB terus melakukan percepatan pembentukan MPP di daerah, mendorong Pelayanan Publik Omnikanal, serta peningkatan layanan digital untuk memastikan pemerataan akses pelayanan publik dan kemudahan akses oleh masyarakat," ungkap Rini.
