Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Hal ini dapat memperbesar beban subsidi energi pemerintah dan menekan ruang fiskal APBN.
>>> Krisis BBM di Krimea Akibat Serangan Drone Ukraina
Lonjakan konsumsi BBM bersubsidi diprediksi terjadi pascakenaikan harga Pertamax. Pengguna kendaraan pribadi dari kalangan kelas menengah dinilai paling sensitif terhadap perubahan biaya harian tersebut.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa selisih harga yang semakin melebar menjadi pendorong utama masyarakat menurunkan kelas konsumsi bahan bakar.
"Kenaikan Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter atau sekitar 32 persen menciptakan selisih harga yang makin lebar dengan Pertalite, sehingga insentif untuk downgrade menjadi besar," ujarnya.
Meskipun volume perpindahan konsumsi diproyeksikan tidak langsung ekstrem, dampak finansial terhadap alokasi kompensasi energi pemerintah tetap diantisipasi menguat.
Kuota Pertalite tahun 2026 disepakati sebesar 29,27 juta kiloliter, dengan realisasi hingga Maret 2026 mencapai 6,88 juta kiloliter atau 23,52 persen.
"Jika migrasi konsumsi meningkat setelah kenaikan Pertamax, tekanan terhadap kuota dan APBN bisa muncul lebih cepat," kata Rizal.
Rizal memaklumi pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dampak inflasi yang minimal karena Pertamax bukan bahan bakar sektor transportasi umum atau logistik.
>>> Mengapa Manusia Butuh Waktu Lama untuk Kembali ke Bulan?
Namun, ia mengingatkan risiko pergeseran konsumsi yang bisa membuat alokasi anggaran tidak tepat sasaran.
"Risiko kebijakan ini bukan hanya pada harga barang dan jasa, tetapi pada kualitas belanja APBN.
Ketika kelompok yang seharusnya mampu membeli BBM nonsubsidi ikut menikmati Pertalite, maka subsidi menjadi makin tidak tepat sasaran," ujar Rizal.
Penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran dikhawatirkan menggerus ruang fiskal untuk sektor krusial lain seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.
Penguatan sistem pengendalian distribusi Pertalite melalui pembatasan berbasis QR Code, nozzle control, serta integrasi data NIK dan kapasitas mesin kendaraan perlu dioptimalkan.
Langkah pengetatan harus dijalankan cermat agar tidak membebani kelompok rentan seperti UMKM, ojek daring, nelayan, dan pekerja.
Sebagai solusi jangka panjang, sistem jaminan energi disarankan bertransformasi menjadi bantuan langsung kepada penerima manfaat.
>>> Prabowo Subianto Pilih Pindad Maung Jadi Kendaraan Dinas
"Subsidi yang melekat pada barang seperti Pertalite cenderung bocor, sedangkan subsidi berbasis orang atau aktivitas produktif jauh lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi APBN," tutur Rizal.
