Pemerintah Indonesia memutuskan menata ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Keputusan ini diambil setelah adanya temuan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
>>> Panduan Nonton Piala Dunia 2026 di HP, Laptop, dan Smart TV
Jumlah dapur umum yang beroperasi kini melonjak jauh di atas target awal pemerintah.
Rencana awal hanya menargetkan 21.000 titik SPPG, namun saat ini membengkak 6.877 titik menjadi total 27.877 titik dapur.
"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik.
Nah, ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan.
Masalah serupa juga terdeteksi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Kuota awal untuk wilayah 3T hanya sekitar 2.000 titik, namun kini melonjak drastis hingga 8.617 titik.
Zulkifli Hasan menguraikan bahwa sebagian besar titik di wilayah 3T telah memegang Surat Keputusan pembangunan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi ini dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, meski realisasi pembangunan fisik masih minim.
"6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN, 6.138. Kalau sudah ada SK maka investornya ini taruh (SK untuk pinjaman) di bank, ya?
>>> Mengenal Standar Jarak Tempuh CLTC pada Mobil Listrik
Ya, taruh di bank.
Nah, ini ini padahal ini dari 2.000 menjadi 8.670 bengkak 6.138, yang sudah selesai 1.700," ujar Zulkifli Hasan.
Presiden Prabowo Subianto merespons penyimpangan ini dengan langkah tegas melalui perombakan struktural.
Pemerintah menunjuk manajemen baru untuk memimpin BGN yang saat ini dikepalai Nanik Sudaryati Deyang demi memulihkan efisiensi program.
"Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita.
Oleh karena itu perlu waktu penataan ya," ucap Zulkifli Hasan.
Proses pembenahan menyeluruh terhadap program prioritas ini ditargetkan berjalan intensif dalam jangka pendek.
Evaluasi dan penataan kembali regulasi serta operasional dijadwalkan selesai dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
>>> Dilema Kenaikan Harga BBM: Antara Stabilitas Fiskal dan Produktivitas Ekonomi
"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali," kata Zulkifli Hasan.
