⌂ Beranda News DPR Kritik Anggaran Kemenkumham, Dinilai Terlalu Fokus Birokrasi

DPR Kritik Anggaran Kemenkumham, Dinilai Terlalu Fokus Birokrasi

DPR Kritik Anggaran Kemenkumham, Dinilai Terlalu Fokus Birokrasi
Gedung DPR RI
A A Ukuran Teks16px

Komisi XIII DPR RI menyampaikan catatan kritis terhadap postur Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diajukan oleh Menteri HAM Natalius Pigai.

Penundaan rapat kerja dilakukan untuk menyempurnakan program kerja yang menjadi prioritas utama pemerintah.

>>> Pemerintah Benahi Pembengkakan Titik Makan Bergizi Gratis Ribuan Unit

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menegaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja Menteri HAM berbeda dengan evaluasi usulan anggaran.

Ia menyatakan bahwa masukan yang diberikan bersifat konstruktif, baik terkait postur anggaran maupun kinerja menteri.

Willy Aditya mengibaratkan capaian Menteri HAM seperti kompetisi olahraga, di mana keberhasilan diraih pada bidang yang berbeda dari substansi anggaran yang dibahas.

"Dia menang sepak bola, tapi bukan menang badminton. Nah, itu.

Jadi kami memberikan catatan kritis atas postur RKA dia," jelas Willy Aditya.

Kritik Fokus Birokrasi di Tengah Keterbatasan Fiskal

Fokus utama koreksi dari anggota dewan adalah sifat birokratis yang terlalu kental dalam rancangan anggaran tersebut.

Parlemen menyatakan dukungan penuh apabila orientasi anggaran dialihkan untuk mendanai program konkret pemajuan hak asasi manusia.

>>> Pemerintah Temukan Penyelewengan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

"Karena heavy-nya itu adalah heavy birokrasi. Bureaucratic heavy.

Nah itu yang kami jadi catatan.

Nah, di tengah ruang fiskal kita yang begitu sempit, kami mendukung dia kalau itu program heavy," ujar Willy Aditya.

DPR memastikan penundaan pembahasan dilakukan karena lingkup kementerian ini merupakan prioritas utama dari Asta Cita Presiden. Komisi XIII berkomitmen meminta perbaikan dokumen kerja tersebut secara menyeluruh.

Sikap kritis ini diklaim murni berdasarkan penilaian profesional tanpa unsur subjektivitas. Willy Aditya menekankan pentingnya objektivitas dalam evaluasi program yang diajukan.

Evaluasi ini merupakan respons atas keluhan Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya yang merasa jajarannya kurang mendapat pengakuan meskipun telah menunjukkan hasil kerja yang baik.

"Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi," ujar Natalius Pigai.

>>> Brimob Polda Metro Jaya Sterilisasi JIExpo Kemayoran Jelang Jakarta Fair 2026

Menanggapi hal tersebut, Willy Aditya meyakinkan bahwa proses apresiasi sedang berjalan. "Ini kita apresiasi, kakak tenang aja," jawab Willy Aditya.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru