Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas wacana penyesuaian tarif Transjakarta. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban subsidi dalam APBD sekaligus menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik.
Tarif Belum Berubah Sejak 2005
Pengamat kebijakan kota, Zulfikar Marikar, menilai penyesuaian tarif merupakan hal yang wajar. Sejak beroperasi pada 2005, tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 belum pernah berubah.
>>> Timnas Inggris Sukses Atasi Cuaca Panas Jelang Piala Dunia 2026
Menurutnya, tarif tersebut menjadi salah satu yang termurah di kota besar Asia Tenggara. "Sudah lebih dari dua dekade tarif Transjakarta tidak mengalami penyesuaian.
Sementara biaya operasional terus meningkat dan kualitas layanan berkembang," ujarnya, Rabu (11/6/2026).
Subsidi Transjakarta Capai Rp3,75 Triliun
Zulfikar menjelaskan, biaya operasional Transjakarta terus bertambah seiring perluasan layanan, penambahan armada, integrasi antarmoda, dan pengembangan sistem pembayaran digital.
Pemprov DKI setiap tahun mengalokasikan subsidi besar untuk menopang operasional.
Pada APBD DKI Jakarta 2026, subsidi Transjakarta dialokasikan sebesar Rp3,75 triliun. Jumlah itu sekitar 4,6 persen dari total APBD yang mencapai Rp81,32 triliun.
Layanan Transjakarta juga mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perluasan koridor, penambahan armada ramah lingkungan, dan penguatan integrasi transportasi publik mendorong kenaikan jumlah pengguna.
Selain melayani perjalanan dalam Jakarta, Transjakarta mengoperasikan rute antarkota melalui layanan Transjabodetabek. Rute tersebut menghubungkan Jakarta dengan Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan.
>>> Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp16.250 Per Liter
"Perluasan jaringan memperkuat peran Transjakarta sebagai tulang punggung transportasi publik kawasan metropolitan. Hal ini meningkatkan kebutuhan pembiayaan operasional," jelas Zulfikar.
Penyesuaian Tarif Harus Terukur
Dengan peningkatan kualitas layanan dan tingginya jumlah pengguna, Zulfikar menilai penyesuaian tarif secara bertahap dan terukur layak dipertimbangkan.
"Penyesuaian tarif perlu dilihat sebagai upaya menjaga keberlanjutan layanan dan memperkuat fiskal daerah, bukan semata beban tambahan bagi masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, kebijakan subsidi yang terarah kepada kelompok prioritas akan membantu menjaga keseimbangan antara fiskal daerah dan akses masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau.
Zulfikar menambahkan, Jakarta membutuhkan sistem transportasi publik yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga sehat secara finansial, modern, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas warga jangka panjang.
"Rencana penyesuaian tarif layak dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, kualitas layanan, dan keberlanjutan fiskal daerah.
>>> Buronan Interpol Geng Hells Angels Australia Tertangkap di Bali
Pembahasannya perlu dilakukan secara terbuka, transparan, dan disertai sosialisasi yang memadai," tandasnya.
