Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meninjau langsung fasilitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan komitmen pemerintah dalam menyediakan kemudahan layanan yang terintegrasi.
>>> Zulkifli Hasan Ungkap Dugaan Jual Beli Titik Dapur Makan Bergizi Gratis
Pemerintah berharap keberadaan MPP dapat memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu bagi warga yang mengurus administrasi.
Langkah ini diambil untuk mengeliminasi birokrasi yang berbelit-belit di lingkungan pemerintahan.
“Tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini masyarakat mendapatkan layanan atau kepastian layanan itu betul-betul tuntas.
Tidak diping-pong dari satu loket ke tempat yang lain,” ujar Rini dalam keterangannya.
Ia menambahkan, jika ada urusan yang berkaitan dengan satu instansi, bisa diselesaikan di dalam satu tempat.
Rini menjelaskan bahwa warga yang datang ke MPP pada dasarnya membutuhkan solusi konkret atas urusan mereka.
Masyarakat tidak perlu dibebani dengan proses birokrasi antardepartemen yang rumit karena seluruh instansi sudah tersentralisasi.
MPP Jakarta Jadi Percontohan Nasional
Pusat layanan ini didorong untuk menjadi percontohan nasional bagi pemerintah daerah lainnya.
Mengingat posisinya sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan bisnis, DKI Jakarta memegang peranan strategis dalam modernisasi pelayanan publik.
“Jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain.
Yang paling penting itu, masyarakat nanti bisa merasakan bagaimana layanan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini yang difokuskan adalah kepada user experience,” ungkap Rini.
Kementerian PANRB menerapkan kebijakan pelayanan publik bersifat omnichannel yang menggabungkan metode tatap muka dengan sistem digital.
>>> Kakorlantas Larang Sirene Pengawalan, Patroli Tol Dikecualikan
Konsep ini bertujuan memperluas aksesibilitas, meningkatkan efisiensi, serta menjaga inklusivitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi layanan tatap muka, kemudian layanan jemput bola, layanan dengan anjungan dan termasuk layanan digital.
Kalau melihat MPP Provinsi DKI Jakarta ini, sepi bukan karena tidak terlalu banyak orang, tetapi karena sudah mengembangkan layanan-layanan digital,” tutur Rini.
