Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menginstruksikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan masyarakat miskin di daerah 3T.
Instruksi ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi di Jakarta pada Jumat.
>>> Prabowo Dorong Nasionalisme Ekonomi di Munas HIPMI
Langkah ini diambil dalam rangka perbaikan manajemen program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuannya agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Acuan Regulasi
Pemerintah wajib mengacu pada regulasi resmi dalam menetapkan prioritas penerima. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Muhaimin.
Implementasi kebijakan juga harus selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Ada dua aspek utama yang menghubungkan program gizi dengan pengentasan kemiskinan. Pertama, alokasi utama diberikan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
>>> Kapal Aceh Hebat 2 Meledak di Pelabuhan Ulee Lheu, 14 Orang Terluka
Kedua, program harus masuk dalam ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya agar tidak sekadar menjadi bantuan konsumsi.
Ekosistem Ekonomi Lokal
Muhaimin optimistis terhadap perbaikan tata kelola yang berjalan. Menurutnya, niat baik, tata kelola tepat, dan kepemimpinan kuat menjadi fondasi optimalisasi program prioritas Presiden.
Pembangunan ekosistem ekonomi lokal menjadi fokus krusial. Keterlibatan sektor rantai pasok dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan.
"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perilaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga," ujar Muhaimin.
>>> Badan Gizi Nasional Dikritik Akibat Tata Kelola Program MBG yang Ruwet
Petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausaha baru akan diintegrasikan sebagai penyedia bahan pangan program. Hal ini diharapkan menumbuhkan perilaku usaha baru di tingkat lokal.
