Persoalan utama nelayan seperti persaingan ruang laut, lemahnya pengawasan, dan panjangnya rantai pemasaran menjadi agenda mendesak.
Sekretaris Jenderal DPP HNSI Lydia Assegaf menambahkan bahwa Maluku Utara memiliki keunggulan geografis besar.
Sektor pembiayaan juga disoroti dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Bella Hotel, Ternate pada Selasa, 2 Juni 2026.
Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe meminta perbankan mempermudah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro untuk pengadaan bodi kapal.
“Pinjam 10 sampai 50 juta rupiah, tapi kadang kala persyaratannya sangat berat bagi masyarakat kecil. Ini perlu dipertimbangkan dari aspek regulasinya,” ungkapnya.
Ketua Tim BAKN DPR RI Dr. Herman Khaeron memaparkan data BPK yang menunjukkan penyaluran KUR di Maluku Utara masih didominasi sektor perdagangan.
Sektor produktif perikanan dan pertanian masih minim.
DPR RI kini berkoordinasi dengan Menko Perekonomian untuk merumuskan tata kelola regulasi yang lebih fleksibel. “BAKN berkomitmen menghasilkan rekomendasi regulasi terbaik untuk rakyat,” tegas Herman Khaeron.
Terkait standarisasi mutu, DKP Maluku Utara bersama Stasiun PPMHKP Ternate menggelar sosialisasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Senin, 25 Mei 2026.
>>> John Field Bongkar Suap Rp 91 Miliar ke Pejabat Bea Cukai di Sidang
Langkah ini berfokus pada pemenuhan standar higienitas cold storage dan perizinan berbasis wilayah.
