Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menyatakan sikap menolak segala bentuk gerakan mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis.
Kelompok ini menilai bahwa gerakan mahasiswa seharusnya murni menyuarakan aspirasi rakyat dan tidak boleh dijadikan alat oleh para elite demi merebut kekuasaan.
>>> Psikolog Ingatkan Bahaya Stres Kronis Ganggu Stabilitas Jiwa
BEM Bersatu juga menyoroti sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini yang dinilai kehilangan arah karena minim kajian serta lemah argumentasi.
Menjaga Kemurnian Gerakan Mahasiswa
Perwakilan dari BEM Bersatu sekaligus Ketua BEM Hukum UIC, Rahmat Djimbula, menegaskan komitmen aliansi tersebut untuk menjaga kemurnian pergerakan agar tetap berada di jalur yang independen.
Pihaknya juga menyayangkan fokus aksi yang dinilai mengabaikan persoalan mendasar di masyarakat dan justru menyasar program pemerintah yang berdampak langsung pada pemenuhan gizi masyarakat.
Rahmat Djimbula mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan.
>>> Bhabinkamtibmas Rokan Hulu Evakuasi Ibu Hamil Korban Kecelakaan Tunggal
Selain itu, Rahmat membeberkan adanya dugaan keterlibatan pimpinan aksi bernama Tiyo Ardianto dengan jaringan politik tertentu serta kehadiran tokoh politik dalam massa aksi.
Dugaan mengenai hubungan jejaring politik tersebut menurutnya semakin diperkuat oleh kehadiran tokoh-tokoh terkait dalam sebuah forum dialog nasional di Bandung.
Melalui pernyataan sikap tersebut, aliansi mahasiswa ini menegaskan posisi mereka untuk tetap mengawal independensi mahasiswa dari segala bentuk intervensi luar.
Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Rezky Anandar dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Managemen Administrasi Institut STIAMI tersebut, BEM Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama.
>>> Donald Trump Kritik Serangan Israel di Lebanon, Soroti Korban Sipil
Tuntutan tersebut meliputi sterilisasi gerakan dari pendanaan dan fasilitas politik praktis, dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan tata kelola yang akuntabel, serta dukungan penuh terhadap pengusutan tuntas kasus korupsi di Indonesia.
