Sumatera menghasilkan minyak sawit, karet, batu bara, kopi, hasil perikanan, serta berbagai komoditas industri dan pertanian yang menopang ekspor Indonesia.
Namun, sebagian besar pergerakan barang masih bertumpu pada jalan raya.
Artinya, ketika terjadi gangguan BBM, maka hampir seluruh rantai pasok langsung terkena dampaknya.
Truk yang biasanya melakukan dua perjalanan dalam sehari kini hanya mampu satu perjalanan karena harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.
Biaya operasional naik. Waktu pengiriman bertambah.
Efisiensi menurun. Pada akhirnya biaya tersebut dibebankan kepada konsumen.
Dalam ilmu logistik, biaya transportasi yang tinggi akan menurunkan daya saing wilayah. Investor tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan atau insentif fiskal.
Mereka juga memperhatikan seberapa mudah bahan baku masuk dan produk keluar dari kawasan industri.
Jika distribusi BBM saja tidak stabil, maka investor akan mempertanyakan kesiapan infrastruktur logistik yang lebih besar. Karena itu, kelangkaan solar seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan sektoral energi semata.
Ini adalah sinyal bahwa sistem logistik Sumatera masih rentan.
Mengapa Persoalan Dasar Masih Terjadi?
Pertanyaan yang muncul dari masyarakat cukup sederhana. Mengapa persoalan seperti ini masih terjadi ketika negara memiliki anggaran yang besar?
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur. Jalan tol dibangun, pelabuhan diperluas, bandara dikembangkan, dan berbagai program konektivitas diluncurkan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak persoalan mendasar logistik belum terselesaikan secara tuntas. Persoalan sebenarnya bukan hanya soal besaran anggaran.
Persoalannya adalah integrasi program, konsistensi kebijakan, dan kemampuan manajemen pelaksanaan.
Pembangunan infrastruktur tidak dapat berdiri sendiri. Jalan tanpa sistem logistik yang baik tidak akan optimal.
Pelabuhan tanpa jaringan distribusi yang efisien juga tidak akan memberikan dampak maksimal.
Demikian pula distribusi BBM membutuhkan sistem pengawasan, digitalisasi, manajemen rantai pasok, dan koordinasi antarlembaga yang kuat. Ketika salah satu mata rantai terganggu, seluruh sistem ikut terdampak.
Lebih jauh lagi, persoalan ini mengingatkan kita pada janji besar pembangunan jaringan perkeretaapian Sumatera.
