Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang dikenal sebagai program bedah rumah, memiliki peran lebih besar dari sekadar memperbaiki rumah tidak layak huni.
Program ini terbukti mampu menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan di masyarakat.
>>> Mahasiswa di Berbagai Daerah Gelar Demonstrasi Kritik Program MBG
Di balik setiap rumah yang diperbaiki, terjadi aktivitas ekonomi yang bergerak, lapangan kerja tercipta, dan peluang usaha tumbuh di tingkat lokal.
BSPS menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga ekonomi rakyat kecil.
Rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga tempat bekerja dan menjalankan usaha mikro.
Kualitas hunian yang baik berkorelasi erat dengan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.
Dampak Ekonomi Sejak Proses Pembangunan
Dampak ekonomi BSPS mulai terasa sejak proses pembangunan. Bantuan pemerintah digunakan untuk membeli bahan bangunan dari toko lokal, menciptakan pekerjaan bagi tukang dan pekerja konstruksi.
Usaha kecil, transportasi material, hingga pemasok bahan bangunan turut merasakan manfaatnya.
Karakteristik BSPS yang berbasis swadaya memicu perputaran ekonomi yang lebih luas.
Bantuan pemerintah sering kali mendorong investasi tambahan dari penerima manfaat dan dukungan gotong royong masyarakat, menciptakan efek berganda (multiplier effect).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pelaksanaan BSPS untuk 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026.
Hingga awal Juni 2026, progres fisik BSPS telah mencapai sekitar 13,51 persen.
>>> Asal-usul Nama Dusun Pentil di Rembang, Bukan Bermakna Negatif
Sinergi Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Pentingnya menghubungkan program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat krusial.
Sinergi antara Kementerian PKP dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki potensi besar.
PNM, yang fokus melayani pelaku usaha ultra mikro dan masyarakat prasejahtera melalui program Mekaar, dapat memberikan akses permodalan dan pendampingan usaha.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya rumah layak dikombinasikan dengan akses permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kolaborasi ini menghubungkan kebutuhan hunian layak dan modal usaha bagi masyarakat kecil.
Rumah hasil BSPS dapat berkembang menjadi rumah produktif untuk usaha mikro seperti warung, makanan rumahan, atau jasa jahit.
Dukungan pembiayaan dan pendampingan PNM meningkatkan peluang keberhasilan usaha tersebut.
Kementerian PKP juga mengkaji skema pembangunan rumah baru untuk 2027, selain skema rehabilitasi.
Kebijakan ini diperlukan untuk rumah yang mengalami kerusakan sangat berat dan berpotensi memberikan dampak ekonomi lebih besar.
Program bedah rumah bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya menjaga ketahanan ekonomi rakyat kecil.
>>> Bocah 12 Tahun Tewas Tenggelam Saat Berenang di Sungai Cisasah Bogor
Kombinasi rumah layak dan akses permodalan dapat menjadi instrumen efektif mengentaskan kemiskinan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
